Pemerintah Jokowi akan bentuk tim khusus dan pengawas BP Batam

"Arahan Pak Presiden supaya Batam cepat berkembang dan bersaing jangan ada dualisme."

2016-04-06 09:18:12

BP Batam

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah melantik tujuh pengurus Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Dewan Kawasan PBPB Batam.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, setelah dibentuknya pengurus BP Batam, akan menyusul pembentukan Tim Pengawas dan Tim Teknis untuk membantu kinerja para pengurus BP Batam.

Rencananya, tim pengawas akan diisi oleh anggota Dewan Kawasan dan Pemerintah Pusat. Sedangkan tim teknis akan diwakili oleh kementerian terkait.

"Kemudian secepatnya nanti masing-masing kementerian akan memberi masukan. Tapi skala prioritas akan menjadi arahan Pak Presiden supaya Batam cepat berkembang dan bersaing jangan ada dualisme," kata Tjahjo di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/4) malam.

Dia menargetkan pembentukan kedua tim tersebut akan rampung hingga satu minggu ke depan. "Satu minggu ini selesai. Nanti serah terima jabatannya bisa di Batam atau di tempat lain," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Tjahjo, sebanyak 20 orang sudah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dia menargetkan proses audit sesuai dengan arahan Menko Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan akan selesai pada awal Juli 2016.

"Nanti bisa ada laporan sehingga melangkahnya baru bisa clean and clear. Yang penting tidak ada dualisme nanti teknisnya macam-macam, ada juga sejumlah pulau lain yang akan dilihat selain Batam. Yang penting fokus 6 bulan harus jelas laporannya harus bisa bersaing," jelasnya.

(mdk/idr)