DPR cari formula terbaik agar BP Batam tetap beroperasi

Merdeka.com - Perdebatan mengenai masa depan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) bukan lagi di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) berakhir sudah. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini sudah menyetujui BP Batam dikelola atau dibawah koordinasi pemerintah pusat.

Untuk itu, pokok bahasan selanjutnya adalah DPR melalui Panitia Kerja (Panja) Free Trade Zone (FTZ) Komisi VI segera membahas masalah ini untuk mencari formula terbaik untuk merealisasikan apa yang sudah disetujui Presiden Jokowi ini. ‎

"Kami akan membahas masalah ini dengan seksama dan mencari formula agar keberadaan BP Batam maksimum bagi bangsa," ujar Ketua Panitia Kerja (Panja) Free Trade Zone (FTZ) dan Wakil Ketua Komisi VI DPR, Muhammad Farid Al Fauzi di dalam ruang rapat komisi VI DPR, Senayan, Jakarta Senin (7/3).

Selain Fraksi Partai Hanura, tiga fraksi lainnya berpendapat senada, yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP).

‎"Kan menjadi aneh saja sebenarnya. Anggaran disahkan oleh pusat, tetapi dibawah gubernur. Ini tidak sinkronkan sebenarnya. Kawasan khusus oleh pusat bukan oleh otonomi daerah (otda). Contohnya, Batam itu mengembangkan visi misi di Jakarta," jelas dia.

Dalam pembahasan Panja FTZ selama ini, BP Batam sudah diasumsikan berada di bawah pemerintah pusat.

"Nanti lebih dalam dikaji di Panja, karena posisi sekarang tidak sinkron kan BP Batam dikelola Gubernur tapi penentuan kebijakan visi dan misinya disusun di Jakarta," tegas dia.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR, Refrizal berpandangan, sudah seharusnya BP Batam di bawah koordinasi pemerintah pusat melalui Presiden dengan misi bersaing dengan Singapura.

"Harus dicari cara agar ‘roh’ seperti maksud Presiden BJ Habibie waktu mendirikan BP Batam, hidup kembali," kata Refrizal.

Selama ini, Refrizal menilai sering terjadi konflik kepentingan di Batam. Inilah yang harus diakhiri melalui pengelolaan langsung oleh pusat.

"Sempat dikelola Gubernur Kepulauan Riau, distribusi jadi lahan kacau, pejabat daerah campur tangan," jelas dia.

Anggota Komisi VI DPR lainnya, Melani Leimena Suharli menilai dengan di bawah pusat maka pengembangan Batam akan lebih cepat, karena dalam semua hal bisa langsung berkoordinasi dengan Jakarta.

Sejumlah anggota DPR melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Panja) MEA, ungkapnya, sudah mengunjungi Batam.

"Kesimpulan kami, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BP Batam harus di bawah pusat. Bahasan selanjutnya, supaya lebih mantap, seperti apa," kata politisi Partai Demokrat ini. ‎

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrat lainnya, Sartono Hutomo menambahkan, selama ini investor sering bingung BP Batam di bawah koordinasi Pemprov Kepri.

"Ada Walikota dan Gubernur, membuat investor tidak nyaman. Ini fakta, maka harus dicarikan solusi," ungkap Sartono.‎

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Juliari Pieter Batubara menegaskan, pemerintah pusat hendaknya segera menentukan sasaran BP Batam.

"Makanya saya bilang bahwa pemerintah pusat tentukan dulu sasaran /target kerja dari BP Batam, buat ‎roadmapnya," pungkas dia.‎