Ikuti perintah Jokowi, eks dubes dilantik jadi bos BP Batam

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah melantik Hatanto Reksodipoetro menjadi Ketua Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam. Hal ini merupakan tindaklanjut dari Keputusan Presiden nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Dewan Kawasan PBPB Batam.

"Sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo bahwa susunan pengurus BP Batam yang baru terdiri dari para professional," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Selasa (5/4) malam.

Dia menambahkan, kriteria profesional yang dimaksud adalah memiliki integritas, kemampuan managerial, dan memiliki pengalaman di bidang birokrasi, bisnis dan/atau hubungan internasional. Hatanto sendiri merupakan mantan Duta Besar RI untuk Norwegia pada tahun 2002.

Hal tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Menko Perekonomian no.43 tahun 2016 yang ditandatangani hari ini, tentang pemberhentian dan penetapan dan pengangkatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pengusahaan kawasan PBPB Batam.

Selain Hatanto, Agus Tjahajana Wirakusumah yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama Industri Internasional (Dirjen KII) Kementerian Perindustrian diangkat menjadi Wakil Ketua BP Kawasan Batam.

Adapula Sigit Priadi Pramudito selaku Deputi Bidang Administrasidan Umum, Junino Jahja selaku Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan, dan R.C. Eko Santoso Budianto selaku Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha.

Selain itu, Purba Robert M. Sianipar diangkat menjadi Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya, dan Gusmardi Bustami menjadi Deputi Bidang Pelayanan Umum.

Nantinya, para pengurus baru tersebut akan diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Yakni audit keuangan, di mana akan dilakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran/laporan keuangan.

"Selain itu, juga akan dilakukan audit terhadap aset yang dimiliki oleh BP Batam, yaitu Bandar Udara Hang Nadim, Pelabuhan Laut, Rumah Sakit, Balai Pengelolaan Agribisnis, IT Center Batam, Kantor Air, Kantor Perwakilan Jakarta, Perkantoran, dan lainnya," imbuh Darmin.

Audit Operasional yang mencakup pemeriksaan terhadap lahan dan hak-hak atas tanah yang telah diberikan oleh BP Batam, Izin dan perjanjian yang telah dibuat serta audit terhadap SDM/Pegawai. Juga Legal Audit, yang dilakukan untuk pemeriksaan terhadap segala aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

"Ini bukan saja tugas yang penting tapi juga banyak orang yang menginginkan ini berhasil. Kita ingin ada kawasan yang kita semua bisa merasa bangga. Dan kebanggaan itu menjadi dasar bagi masyarakat Indonesia, menjadi suatu bukti bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang penting," tutup Darmin.