Pemerintah Andalkan Bansos Hingga Gaji ke-13 PNS untuk Dongkrak Daya Beli Masyarakat
Strategi ini menjadi respons atas kinerja ekonomi Indonesia yang tercatat tumbuh 4,87 persen (yoy) pada triwulan I-2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut bahwa pemeirntah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II-2025. Pemerintah fokus pada penguatan daya beli masyarakat, percepatan investasi, serta peningkatan belanja negara.
Strategi ini menjadi respons atas kinerja ekonomi Indonesia yang tercatat tumbuh 4,87 persen (yoy) pada triwulan I-2025.
"Mewaspadai kondisi tersebut, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada triwulan II-2025 Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang berfokus pada peningkatan daya beli, stimulus ekonomi, dorongan investasi, dan akselerasi belanja Pemerintah," tutur Airlangga di Jakarta, Selasa (6/5).
Dalam menjaga daya beli, pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako pada Mei hingga Juni, serta mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurut Airlangga, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional.
Pemerintah juga akan memperkuat sisi permintaan melalui insentif fiskal pada sektor properti, otomotif, dan padat karya, serta menjaga stabilisasi harga pangan agar inflasi tetap terkendali.
Selain itu, untuk mendorong investasi, berbagai langkah akan dijalankan, antara lain pembentukan Satgas Perluasan Lapangan Kerja, penyederhanaan perizinan melalui Inpres Deregulasi, penyelesaian revisi Perpres BUPM, serta implementasi Kredit Investasi untuk Industri Padat Karya.
Optimalisasi Belanja
Optimalisasi belanja modal BUMN dan penyaluran KUR juga menjadi bagian dari strategi ini.
"Kami berkomitmen terus memperbaiki iklim investasi melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan. Implementasi Kredit Investasi untuk Industri Padat Karya juga kami dorong untuk menciptakan lapangan kerja baru," kata Airlangga.
Lebih lanjut, pemerintah juga menargetkan akselerasi belanja negara agar penyerapan anggaran lebih tinggi dibanding siklus biasanya, demi memberikan efek ganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan.
Mitigasi risiko eksternal pun dilakukan, termasuk antisipasi kebijakan Trump 2.0 serta memperluas akses pasar ekspor melalui negosiasi tarif dengan AS dan penyelesaian kerja sama EU-CEPA.
Airlangga menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum BRICS dan proses aksesi ke OECD merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi ekonomi Indonesia di kancah global.
Sisi Pengeluaran
Adapun dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89 persen dan menyumbang 54,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Ekspor tumbuh 6,78 persen berkat kenaikan ekspor nonmigas dan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara.
"Konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor penggerak utama ekonomi nasional. Kebijakan Pemerintah seperti pemberian THR, Bantuan Hari Raya, Program Mudik Gratis, dan diskon belanja terbukti mampu meningkatkan daya beli masyarakat selama Ramadan dan Lebaran," ungkap Menko Airlangga.
Dari sisi sektoral, pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor pertanian sebesar 10,52 persen, disusul jasa lainnya (9,84 persen) dan jasa perusahaan (9,27 persen).
Secara regional, Sulawesi mencatat pertumbuhan tertinggi yakni 6,40 persen, diikuti Jawa sebesar 4,99 persen.
Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai berbagai risiko perlambatan global yang diproyeksikan Dana Moneter Internasional (IMF) akan menekan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 ke angka 2,8 persen.
Termasuk di dalamnya sinyal perlambatan dari data Purchasing Managers’ Index (PMI) yang melemah di berbagai negara, termasuk Indonesia.