OJK Minta Pelaku Pasar Keuangan Derivatif Ajukan Izin Prinsip
Inarno Djajadi mengatakan untuk mendukung dan memperkuat industri keuangan derivatif.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi mengatakan untuk mendukung dan memperkuat industri keuangan derivatif, OJK telah meluncurkan Peraturan OJK (POJK) No. 1 Tahun 2025.
POJK No. 1 Tahun 2025 itu mengatur mengenai produk pelaku dan juga penyelenggara infrastruktur pasar derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa efek.
"Peraturan ini jadi dasar hukum untuk mengatur dan mengawasi produk derivatif keuangan dan entitas yang terlibat dengan underlying asset merupakan efek. Baik saat ini aktif di pasar modal atau di perdagangan berjangka komoditi," kata Inarno di Seminar Unlocking Potential Financial Derivative Development dalam rangkaian Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025, di Jakarta Selasa (11/2/2025).
Dalam aturan tersebut, OJK meminta para pelaku pelaku pasar penyedia infrastruktur dan produk derivatif keuangan dengan underlying asset berupa efek wajib mendapatkan persetujuan prinsip dari OJK.
Pelaku Pasar Perlu Ajukan Persetujuan Prinsip
Inarno menuturkan, POJK No 1 tahun 2025 memberikan periode transisi selama dua tahun. Selama periode ini pelaku pasar penyedia infrastruktur dan produk derivatif keuangan dengan underlying asset berupa efek wajib mendapatkan persetujuan prinsip dari OJK dalam waktu 4 bulan pertama sambil tetap beroperasi di pasar.
"Izin prinsip ini dilakukan untuk mendata kembali apa-apa yang dibutuhkan. Jadi ini izin prinsip untuk administrasi di kami," ujar Inarno.
Adapun hingga Februari 2025, sudah ada 16 pihak mengajukan izin prinsip kepada OJK dan sebagian besar SRO sudah mengajukan izin prinsip.
Bagi penyelenggara yang sudah mendapatkan izin dari Bappebti, perlu mengajukan izin prinsip kepada OJK, jika penyelenggara baru ingin mengajukan izin, maka harus mengikuti aturan POJK No 1 Tahun 2025.
Jika ada penyelenggara yang tidak mendaftar maka tidak dapat melakukan kegiatan derivatif keuangan. Jika tetap melakukan kegiatan maka dianggap tidak berizin oleh OJK.
Dalam hal penguatan infrastruktur, OJK menyiapkan sistem perizinan dan pendaftaran yang terintegrasi sebagai pengembangan untuk mendukung kelancaran transisi ini. Sistem yang disiapkan OJK ini akan mempercepat persetujuan, meminimalkan birokrasi dan, beri kemudahan akses untuk pelaku pasar.
Selain itu, untuk membantu meningkatkan integritas dan efisiensi pasar derivatif keuangan perantara pedagang efek wajib juga untuk membuat nomor identifikasi investor atau SID.
"SID bagi setiap nasabah dalam waktu paling lambat 6 bulan dengan kemungkinan perpanjangan waktu jika dibutuhkan," ujar Inarno.
Pastikan Peralihan Mulus
Inarno juga menjelaskan industri derivatif keuangan dengan underlying asset berupa efek yang diawasi Bappebti sebelumnya memiliki ukuran yang sudah besar maka dari itu POJK No 1 2025 memastikan proses transisi yang mulus.
Hal ini dilakukan untuk menghindari disrupsi di pasar. Adapun proses transisi ini dilakukan dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada untuk memastikan transisi berjalan mulus.
Peran Penting Seluruh Pemangku Kepentingan
Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden Senior Pengembangan Produk Ekuitas di Bursa Efek Hong Kong (HKEX), David Lutz menjelaskan dalam mengembangkan pasar derivatif perlu partisipasi luas dari berbagai pemangku kepentingan.
"Pasar ini perlu melibatkan investor institusional, bank, pedagang ritel, serta perusahaan perdagangan kecil,’ kata David.
David menambahkan salah satu faktor utama kesuksesan pasar derivatif adalah keterlibatan penyedia likuiditas, khususnya market maker. Menurutnya, mereka berperan dalam memastikan ketersediaan likuiditas yang kompetitif, sehingga investor dapat melakukan transaksi dengan biaya rendah dan efisiensi tinggi.
Selain itu, regulasi yang ketat oleh regulator juga turut andil dalam mengembangkan pasar derivatif. Ini karena regulator memastikan setiap perubahan aturan dan operasional tetap menjaga stabilitas pasar dan melindungi kepentingan publik.