Mudik Lebaran 2025 Rawan Kecelakaan, Begini Penjelasannya
Jalan berlubang yang belum segera diperbaiki akibat anggaran pemeliharaan yang dipangkas.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, mengungkapkan kekhawatirannya terkait pengurangan anggaran keselamatan di Kementerian Perhubungan yang dapat berdampak pada kecelakaan, terutama menjelang mudik Lebaran 2025.
Djoko menilai, dengan peningkatan volume lalu lintas saat mudik, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum harus memastikan sarana dan prasarana transportasi dalam kondisi siap digunakan dan aman. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus transparan kepada publik mengenai anggaran keselamatan yang terbatas.
"Terus berulangnya kecelakaan dan tingginya angka fatalitas disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan dari pengambil kebijakan. Banyak nyawa yang hilang sia-sia di jalan karena kebijakan yang tidak memprioritaskan keselamatan," ujar Djoko dalam keterangannya pada Kamis (6/3).
Djoko juga menyoroti masalah jalan berlubang yang belum segera diperbaiki akibat anggaran pemeliharaan yang dipangkas. Ia mengatakan, jalan yang rusak bisa sangat membahayakan pemudik, terutama saat musim hujan yang menyebabkan kerusakan jalan semakin parah.
Selain itu, Djoko mengingatkan pentingnya kegiatan rampcheck, pemeriksaan rutin terhadap sarana transportasi umum untuk memastikan kelayakan operasi.
Rampcheck harus dilakukan pada bus, kapal laut, kapal penyeberangan, dan pesawat terbang yang akan digunakan selama mudik Lebaran.
"Rampcheck adalah langkah penting untuk memeriksa keselamatan sarana transportasi. Bus, kapal laut, kapal penyeberangan, dan pesawat harus dipastikan sudah melewati pemeriksaan ini," jelas Djoko.
Data Rampcheck
Menurut data Direktorat Sarana Ditjenhubat, sebanyak 11.124 unit bus AKAP telah menjalani rampcheck pada periode Angkutan Lebaran 2025. Hasilnya, 7.257 unit bus (65%) dinyatakan layak beroperasi, sementara 2.052 unit bus (10%) mendapatkan peringatan perbaikan, dan 928 unit bus (8%) dilarang beroperasi karena masalah teknis utama.
Namun, Djoko menyesalkan bahwa bus wisata yang banyak digunakan untuk mudik gratis belum menjalani rampcheck. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini.
"Bus wisata yang digunakan untuk mudik gratis harus dipastikan dalam kondisi layak jalan. Jangan sampai ada bus wisata yang tidak memenuhi standar keselamatan," tegas Djoko.
Ia juga mengingatkan penyelenggara mudik agar memastikan bahwa bus yang digunakan adalah bus pariwisata resmi, dengan izin yang lengkap dan sudah lolos pemeriksaan rampcheck. Bus yang digunakan untuk perjalanan jauh harus dilengkapi dengan dua pengemudi untuk menghindari kelelahan.
Selain itu, Djoko mengkritik pemangkasan anggaran yang berdampak pada pengadaan dan pemeliharaan fasilitas jalan seperti rambu lalu lintas, guardrail, marka jalan, dan penerangan jalan umum (PJU). Kegiatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk penanganan ruas jalan juga terkendala karena tidak ada anggaran yang disediakan.
Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) menghadapi kesulitan dalam melakukan koordinasi dan monitoring karena minimnya anggaran yang disediakan.
"Dengan persiapan yang belum sepenuhnya selesai dan anggaran keselamatan yang terbatas, musim mudik Lebaran 2025 berpotensi menjadi musim yang rawan kecelakaan," tutup Djoko.