Menteri Susi minta akademisi jadi agen perubahan poros maritim
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan para akademisi aktif menjadi agen perubahan sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air. Partisipasi aktif akademisi dalam memberikan sumbangsih nyata diperlukan karena sebagai negara maritim. Indonesia sebagai poros maritim dunia bukan cita-cita ambisius.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan para akademisi aktif menjadi agen perubahan sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air. Menurutnya, partisipasi aktif akademisi dalam memberikan sumbangsih nyata diperlukan karena sebagai negara maritim, Indonesia dinilai juga harus mampu memprioritaskan pembangunan kelautan dan perikanan nasionalnya.
"Saya meminta akademisi menjadi partisipan aktif, agen perubahan, yaitu mengubah bangsa kita menjadi bangsa yang tadinya agrikultur menuju maritim," kata Menteri Susi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (26/2).
Susi menilai, Indonesia sebagai poros maritim dunia bukanlah cita-cita ambisius, tapi juga memerlukan sikap dan cara berpikir realistis. Untuk itu, katanya, sebagai negara maritim, Republik Indonesia juga harus dapat menjaga laut yang juga merupakan masa depan bangsa.
"Saya persilakan peneliti-peneliti ITB melakukan riset di pusat riset maritim, di Pangandaran. Saya minta akademisi harus bisa membuat studi analisitis yang bermanfaat bagi bidang perikanan dan kelautan kita," kata Susi.
Susi menegaskan peran akademisi tersebut salah satunya bisa untuk mengkaji kebijakan reklamasi di Indonesia. Kebijakan perikanan dan kelautan yang harus dikawal oleh semua pihak adalah Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perikanan Tangkap.
"Akademisi harus menjaga Perpres 44/2016, saya takut ini direvisi. Harus dijaga oleh semua ilmuan, tokoh nasional jangan sampai perikanan dikasihkan ke pihak asing," pungkasnya.
Baca juga:
Anak buah Menteri Susi tangkap kapal asing berbendera Malaysia
Menteri Susi ajak pengusaha ikan lokal keruk untung dari Ceko
5 Komentar lucu Jokowi dan tokoh RI terkait Trump dan kebijakannya
Menteri Susi: Kemenpar akan ajari orang KKP bersihkan pelabuhan
Susi: Reklamasi bukan hal tabu, boleh untuk kepentingan publik
Menteri Susi: Perikanan tangkap jangan diserahkan ke asing
Agustus, 1.100 pulau di Indonesia diberi nama dan didaftarkan ke PBB