Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut, reklamasi bukanlah hal yang tabu. Menurutnya, boleh saja dilakukan jika memang berdasarkan kepentingan publik, bukan kepentingan bisnis yang tidak akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.

"Reklamasai itu bukan hal tabu. Boleh dilakukan bila diperlukan. Biasanya negara lain ada yang melakukan reklamasi untuk menambah wilayah, seperti Singapura. Tapi itu untuk kepentingan publik. Misalkan itu seperti untuk membuat pelabuhan, sah-sah saja," ujar Susi dalam kuliah umumnya di Aula Barat, Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jumat (3/2).

Meski demikian, Susi juga mengaku tidak bisa menyalahkan jika reklamasi dibuat untuk dijadikan hunian baru dan pusat bisnis. Hal itu seperti yang dialami DKI Jakarta dengan reklamasi pulau G. Hanya saja, tetap reklamasi dibuat untuk tetap mengendepakan pilar-pilar lingkungan hidup. Sebab, reklamasi adalah merekayasa ekosistem lingkungan hidup.

"‎Pagar-pagar pilar lingkungan hidup harus disiplin. Rekonstruksi enginering dalam ekosistem, jika tdak masukan unsur ekologi itu akan cost disaster. Makanya penting sekali. ‎Jakarta itu utk membuat pulau baru hinuan baru pusat bisnis baru boleh saja. Tapi legalitas harus ada aturannya. Kalau enggak asesuai ya jangan," jelasnya.

Susi menegaskan pemerintah pernah melakukan moratorium pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. Alasannya, saat itu muncul pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.

"Ada gambar dan realitas tidak sama. Dan pengambilan pasir tidak sesuai yang tidak diperbolehkan," tandasnya.

Dia pun memperingatkan para pengembang untuk tak merugikan warga sekitar. Hal ini sesuai dengan pesan Presiden Jokowi.

"Tetap sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan. Sebesar-besarnya dilakukan untuk kepentingan publik. Reklamasi jadi enggak tabu. Makanya akademisi dilibatkan. Disini penting ya. Pentingnya integritas Perguruan Tinggi. Kalau enggak ada, penjaga gawang pembuat kebijakan salah semua," pungkasnya.