Menteri Rini tak ingin BUMN bergantung pada suntikan modal negara

Kemandirian keuangan bisa dilakukan seperti dengan melantai di bursa saham.

2016-01-04 12:45:50

BUMN

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat untuk menunda pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 23 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp 34,32 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Pemberian tambahan modal kepada BUMN diusulkan ditunda hingga pembahasan Rancangan APBN Perubahan 2016.

Menteri BUMN Rini Soemarno menyarankan agar perusahaan pelat merah tidak bergantung terhadap suntikan modal negara tersebut. Kemandirian keuangan bisa dilakukan seperti dengan melantai di bursa saham.

"2016 ini sedang kami lihat kembali ya (penerima PMN). Bagaimana kita mencoba untuk BUMN bisa lebih mempunyai kemandirian secara finansial. Jadi kita semaksimal mungkin tidak akan terlalu tergantung kepada PMN," ujarnya di Jakarta, Senin (4/1).

Kendati demikian, lanjutnya, pemerintah tetap akan mempertimbangkan suntikan PMN untuk BUMN yang mendapatkan tugas khusus dari negara. Seperti salah satunya Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mempunyai peran dalam mega proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW.

"Kemungkinan besar ya PLN. Karena PLN memang programnya sangat agresif. Tapi kalau yang lain, kita sedang lihat kemungkinan bagaimana sinergi antara BUMN. Seperti masuk ke bursa saham misalnya," jelasnya.

(mdk/bim)