Lapor ke Presiden, bos Pertamina ngotot ikut kelola Blok Masela

Merdeka.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto membeberkan alasan kedatangannya dalam rapat terbatas di Istana Presiden. Salah satunya adalah untuk menyampaikan permohonan pengelolaan Blok Masela di Maluku. Dia menyebut pihaknya siap mengambil alih sebesar 25 persen.

"Tadi Kami sampaikan dalam Ratas (rapat terbatas) bahwa Pertamina sudah beberapa kali menyampaikan permohonan agar kami bisa ikut mengelola Blok Masela. Kami siap ambil posisi paling tidak sampai 25 persen," ujar Dwi di Jakarta, Selasa (29/12).

Namun demikian, Pertamina hingga kini belum mendapat respon dari operator Blok Masela. Dia juga masih menargetkan untuk Participating Interest (PI) hanya sebesar 25 persen.

"Sejauh ini kami juga belum mendapat respon dari Inpex dan Shell selaku existing operator. Jadi target kami sejauh ini ya di angka itu sesuai dengan kemampuan finansial kami," jelasnya.

Saham mayoritas Blok Masela dimiliki INPEX sebesar 65 persen dan sisahnya dipegang oleh Shell.

Perhomonan pengelolaan Blok Masela ini sebenarnya sudah bergulir sejak 2012 silam. PT Pertamina kala itu ngotot untuk bisa ikut serta dalam pengelolaan Blok Masela. Rencananya, Pertamina akan mengajukan permohonan sinergi dengan mengajukan hak partisipasi baik denganIndonesia Participate (IP) melalui BUMD maupun mengajukan permintaan participating interest (PI) bussines to bussines (B to B) dengan operator.

Direktur Hulu Pertamina Muhammad Husen pada 2012 lalu mengatakan, pihaknya masih berminat untuk turut mengelola Blok Masela meskipun kesempatan tersebut kecil. "Meski kecil kami masih sangat berminat," kata Husen di Jakarta, Senin (13/8).

Husen menegaskan, Pertamina akan mecoba kedua sistem kerja sama tersebut. Alasannya, kedua kerja sama tersebut sama-sama mengeluarkan dana investasi. "Kalau B to B kan beli, tapi kalau PI tidak beli cuma ikut share pengeluaran saja," jelasnya.

Tiga tahun lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan seluruh keputusan kepada BUMD Pemerintah Provinsi Maluku jika ingin melibatkan PT Pertamina (Persero) untuk mengelola 10 persen hak partisipasi Blok Masela. Pemerintah juga membebaskan Pertamina untuk memilih apakah akan bersinergi dengan BUMD atau meminta PI melalui B to B dengan Inpex Masela Ltd.

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini kala itu mengatakan, hak partisipasi sebesar 10 persen dalam pengelolaan Blok Masela merupakan hak dari BUMD. Jika Pertamina ingin turut mengelola, maka Pertamina harus bekerja sama dengan BUMD atau menggunakan sistem B to B dengan Inpex Masela Ltd selaku operator Blok Masela.

"Siapapun bisa masuk, jangan diributkan. Kalau BUMD sudah kewajiban masuk, tapi kalau Pertamina mau mengelitik BUMD, itu juga boleh. Mengenai berapa persennya, itu hak BUMD yang menentukan, ujar Rudi.