Menteri LHK era Soeharto sebut perjanjian TPP rugikan Indonesia

Keberadaan TPP justru dinilai untuk kepentingan ekonomi tanpa melihat sisi moral di Indonesia.

2016-09-07 13:15:27

Ekonomi Indonesia

Mantan Menteri Lingkungan Hidup era Presiden Soeharto, Emil salim menolak rencana kerja sama perdagangan Trans Pasific Partnership (TPP) dengan Amerika Serikat (AS). Sebab, keberadaan TPP justru dinilai untuk kepentingan ekonomi tanpa melihat sisi moral di Indonesia.

"Saya secara pribadi menolak adanya TPP ini, seharusnya dalam perjanjian TPP ini bukan berarti ikut-ikutan dengan negara-negara lainnya yang sudah ikut TPP, harus dilihat aspek lainnya," ungkap Emil saat acara Diskusi Publik TPP 'Manfaat atau Ancaman?' di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/9).

Emil mengungkapkan ada tujuh bab yang terdapat dalam perjanjian TPP yang dinilai negatif, antara lain Bab 9, 15, 17, 18, 11, 19 dan 22. Salah satu Bab 9 mengenai Investor State Dispute Settlement, merupakan bab yang paling pertama merugikan Indonesia.

"Ada sejarah yang pernah terjadi di Uruguay dan Amerika Serikat. Terkait kerjasama TPP. Amerika bekerja sama dengan Uruguay dalam investasi perdagangan rokok. Namun, saat itu Uruguay membuat aturan pemerintah mengenai kesehatan yang memperketat nikotin, namun dan karena sudah ikut perjanjian TPP, akhirnya uruguay dituntut oleh Amerika karena rugi akibat peraturan pemerintah ini, peraturan Uruguay pun dibatalkan, akibat mereka sudah ada perjanjian TPP terkait investor state dispute settlement," Kata Emil.

Emil bercerita dari kisah ini, jika Indonesia melanjutkan untuk kerjasama dengan TPP, maka kemudahan aturan-aturan pemerintah yang diputuskan oleh pengadilan untuk nasional tidak akan berhak kembali. Namun, pihak internasional yang membentuk aturan di Indonesia.

"Tujuh Bab di TPP ini, apakah yang pro terhadap TPP bisa menjelaskan dengan detail efek apa yang akan berdampak pada Indonesia. Apa mereka bisa menjelaskan apa itu TPP? Apa Bab yang ada di TPP?" jelas Emil.

(mdk/sau)