Menteri ESDM berharap sektor migas jadi prioritas KPK

Dibutuhkan orang-orang tangguh untuk mengisi kursi pimpinan komisi antirasuah.

2015-05-22 13:41:49

Pansel Pimpinan KPK

Panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera bertugas. Segudang harapan muncul dititipkan di pundak Destry Damayanti dan kawan-kawan selaku panitia seleksi yang dipilih langsung Presiden Joko Widodo.

Salah satunya datang dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Wajar saja mengingat penegakan hukum di sektor migas menjadi salah satu yang harus dibenahi. Karena itu dibutuhkan orang-orang tangguh untuk mengisi kursi pimpinan komisi antirasuah ini.

"Sinyal baik untuk memberantas migas oleh KPK, dimana KPK diisi orang yang kredibel. Pansel KPK yang dibentuk kemarin adalah orang yang tidak ada hubungannya dengan orang-orang masa lalu," ujarnya di JCC, Jakarta, Jumat (22/5).

Dia tidak menampik belakangan ini citra KPK lemah dengan munculnya kasus hukum yang menjerat pimpinannya. Karena itu perlu upaya bersama untuk mengembalikan citra KPK, salah satunya dengan memilih orang yang tepat dan tak tersandung kasus.

"Saya berharap besar pimpinan ke depan diisi orang kredibel sehingga mengubah pandangan KPK," jelas dia.

Sudirman Said menuturkan, penegakan hukum menjadi faktor penting penunjang kegiatan perekonomian nasional. Meskipun saat ini ekonomi tengah mengalami perlambatan, dia yakin Indonesia masih punya masa depan cerah.

"Ekonomi Indonesia ke depannya, meskipun saat ini dalam keadaan sedikit mengalami tekanan, tapi di masa depan kita akan sangat luar biasa," katanya.

Itu dibuktikan setelah lembaga rating S&P menaikkan outlook Indonesia dari stabil menjadi positif. Dia mengklaim, ada peran pemerintah dalam peningkatan peringkat tersebut.

"Pemerintah berani mengambil terobosan besar dengan mengalihkan subsidi BBM ke sektor yang lebih produktif. Inilah yang menjadi terobosan perbaikan ekonomi ke depan," ungkapnya.

Mantan Dirut PT Pindad ini mencontohkan salah satu terobosan yang dilakukan pemerintahannya adalah mengalihkan dana subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke sektor lain yang lebih produktif. Semisal pembangunan infrastruktur. Terobosan ini diklaim akan sangat dirasakan dampak positifnya.

"Bisa kita lihat beberapa bulan terakhir pemerintah mulai mengerjakan proyek-proyek infrastruktur, groundbreaking tol, groundbreaking bendungan, jalan perbatasan, pembangkit listrik, pelabuhan, bandara dan sebagainya,"

(mdk/noe)