Menteri BUMN target peta jalan super holding rampung akhir tahun

Pembentukan super holding juga untuk memutus ketergantungan perusahaan BUMN pada anggaran negara.

2016-07-25 14:00:38

BUMN

Presiden Joko Widodo, dalam rapat kabinet terbatas pada 29 Februari, merestui pembentukan super holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Nantinya, pembentukan ini dapat menjadikan BUMN dapat berinvestasi di seluruh dunia tanpa bergantung pada anggaran yang disediakan negara.

"Mereka investasi di negara lain juga dan tidak tergantung dari anggaran negara, tidak membebani anggaran negara. Jadi memang betul-betul berfungsi sebagai korporasi," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (25/7).

Menurut dia, dibentuknya super holding ini sebagai pengganti peran Kementerian BUMN. Ditargetkan, peta jalan (roadmap) super holding ini dapat selesai pada tahun ini.

"Dalam konteks ini kami usulkan ada pembentukan super holding sebagai pengganti peran kementerian BUMN, jadi dalam hal ini kami mengusulkan bahwa dalam pembinaan, pengawasan dan pengelolaan BUMN tidak bentuk kementerian tapi berbentuk super holding," jelas dia.

Menteri Rini menegaskan, pembentukan super holding dan penghapusan Kementerian BUMN, bertujuan membuat perusahaan pelat merah dapat bertindak secara lebih cepat, efisien, dan selaras dengan fungsi korporasi.

"Perlu ada lembaga pengelolaan BUMN yang bisa bertindak secara cepat, efisien, efektif dan selaras dengan sistem korporasi. Ini memang pemikiran yang cukup progresif," ucapnya.

Sekadar informasi, Kementerian BUMN saat ini juga sedang merampungkan pembentukan holding BUMN diantaranya holding BUMN sektor konstruksi, BUMN sektor perbankan, BUMN sektor energi, BUMN sektor pertambangan, dan BUMN sektor perumahan.

(mdk/bim)