Menteri Rini berambisi hapus Kementerian BUMN
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengungkapkan pihaknya terus menggenjot realisasi holding perusahaan pelat merah. Bahkan, misi besarnya adalah membuat super holding yang membawahi seluruh holding BUMN.
Nantinya pembentukan super holding ini akan meniadakan Kementerian BUMN. Seluruh tugas dan fungsi kementerian akan diambil alih oleh institusi baru tersebut di mana seluruh pengelolaannya dilakukan oleh kalangan profesional. Bukan lagi PNS di bawah kementerian.
"Perlu ada lembaga pengelolaan BUMN yang bisa bertindak secara cepat, efisien, efektif dan selaras dengan sistem korporasi," ujarnya di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (25/7).
Arah pembentukan holding tersebut, jelas Menteri Rini, hampir menyerupai dengan super holding milik Malaysia, Khazanah atau di Singapura dengan Temasek-nya. Rencana ini, menurutnya, akan membawa pertumbuhan kinerja signifikan pada perusahaan BUMN Indonesia.
"Dapat berpikir terbuka dan luas. Dan kita melihat juga bagaimana sebetulnya perusahaan negara (BUMN) di negara-negara lain," jelas dia.
Diungkapkan Menteri Rini, sebelum merealisasikan super holding tersebut, dirinya kini berfokus merampungkan pembentukan 5 holding BUMN yang sudah direncanakan, yakni keuangan, infrastruktur, pertambangan, energi dan perumahaan.
"Kami mengusulkan bahwa dalam pembinaan, pengawasan dan pengelolaan BUMN tidak bentuk kementerian tapi berbentuk super holding," ungkapnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri BUMN Pastikan Stok Beras Bulog Cukup untuk Penuhi Kebutuhan Ramadan dan Idulfitri
Erick Thohir mengatakan Pasar akan dibanjiri tambahan beras SPHP dari Bulog sebanyak 250 ribu ton.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Minta Tukin Naik Hingga 80 Persen, Ini Alasannya
Panglima TNI Agus Subianto meminta Kementerian PANRB menaikkan tukin TNI.
Baca SelengkapnyaRapat Kabinet Menteri Bahas Makan Siang Gratis, Mahfud: Harusnya Program Pemerintahan Baru
"Tetapi enggak apa-apa lah itu mungkin hanya sumbangan saja," sambungnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaTNI Masih Tunggu Syarat Ini untuk Pindah ke IKN
Jenderal Bintang Empat TNI tersebut belum bisa menjabarkan waktu pastinya untuk pemindahan prajurit.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaBarisan Pemuda Riau Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo-Gibran
Pemuda memiliki peran penting pembangunan bangsa dan negara
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN Minta Relawan dan Saksi Kumpulkan Segala Bukti Pelanggaran Selama Pemilu 2024
Saat ini Timnas AMIN tengah mengumpulkan sejumlah bukti-bukti terkait.
Baca Selengkapnya