Menteri Rini berambisi hapus Kementerian BUMN
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengungkapkan pihaknya terus menggenjot realisasi holding perusahaan pelat merah. Bahkan, misi besarnya adalah membuat super holding yang membawahi seluruh holding BUMN.
Nantinya pembentukan super holding ini akan meniadakan Kementerian BUMN. Seluruh tugas dan fungsi kementerian akan diambil alih oleh institusi baru tersebut di mana seluruh pengelolaannya dilakukan oleh kalangan profesional. Bukan lagi PNS di bawah kementerian.
"Perlu ada lembaga pengelolaan BUMN yang bisa bertindak secara cepat, efisien, efektif dan selaras dengan sistem korporasi," ujarnya di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (25/7).
Arah pembentukan holding tersebut, jelas Menteri Rini, hampir menyerupai dengan super holding milik Malaysia, Khazanah atau di Singapura dengan Temasek-nya. Rencana ini, menurutnya, akan membawa pertumbuhan kinerja signifikan pada perusahaan BUMN Indonesia.
"Dapat berpikir terbuka dan luas. Dan kita melihat juga bagaimana sebetulnya perusahaan negara (BUMN) di negara-negara lain," jelas dia.
Diungkapkan Menteri Rini, sebelum merealisasikan super holding tersebut, dirinya kini berfokus merampungkan pembentukan 5 holding BUMN yang sudah direncanakan, yakni keuangan, infrastruktur, pertambangan, energi dan perumahaan.
"Kami mengusulkan bahwa dalam pembinaan, pengawasan dan pengelolaan BUMN tidak bentuk kementerian tapi berbentuk super holding," ungkapnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BRIN Ungkap Banyak TKA China di Indonesia, Jubir AMIN: Sangat Menyakiti Rakyat
Mantan Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN itu menyebut tanggapan Menko Marves itu tidak sepatutnya dilontarkan di ruang publik.
Baca SelengkapnyaMenteri BUMN Pastikan Stok Beras Bulog Cukup untuk Penuhi Kebutuhan Ramadan dan Idulfitri
Erick Thohir mengatakan Pasar akan dibanjiri tambahan beras SPHP dari Bulog sebanyak 250 ribu ton.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Minta Tukin Naik Hingga 80 Persen, Ini Alasannya
Panglima TNI Agus Subianto meminta Kementerian PANRB menaikkan tukin TNI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaTNI Masih Tunggu Syarat Ini untuk Pindah ke IKN
Jenderal Bintang Empat TNI tersebut belum bisa menjabarkan waktu pastinya untuk pemindahan prajurit.
Baca SelengkapnyaMenteri 'Ujung Tombak' Jokowi Kompak Kenakan Busana Hitam saat Nyoblos, Ada Apa?
Sri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.
Baca SelengkapnyaBarisan Pemuda Riau Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo-Gibran
Pemuda memiliki peran penting pembangunan bangsa dan negara
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN Minta Relawan dan Saksi Kumpulkan Segala Bukti Pelanggaran Selama Pemilu 2024
Saat ini Timnas AMIN tengah mengumpulkan sejumlah bukti-bukti terkait.
Baca SelengkapnyaHore! Pemerintah Bagi-Bagi BLT Rp600.000 di Bulan Ramadan
Rencananya, BLT tersebut akan mulai dibagikan pada bulan Maret atau bertepatan dengan bulan Ramadan.
Baca Selengkapnya