Ketua BPK nilai pengelolaan BUMN masih boros

Merdeka.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menilai pengelolaan badan usaha milik negara boros sehingga berakibat merugikan negara. Menurutnya, pengelolaan perusahaan pelat merah masih memiliki lima kelemahan.

"Seperti, adanya miskalkulasi dalam investasi atau pengadaan barang dan jasa, proyek atau pembangunan pabrik yang berlarut-larut penyelesaiannya, kelemahan dalam pengamanan aset atau aktiva perusahaan, persediaan berlebih atau kekurangan persedian pada saat dibutuhkan, kelebihan beban pegawai yang tidak produktif," ujarnya, Jakarta, Senin (25/7).

Kemudian, kurangnya koordinasi antar unit atau wilayah operasi, kelemahan dalam pengenaan tarif, tidak didukung oleh staf yang ahli di bidang pemasaran produk hilir, dan persaingan antar anak perusahaan.

Lalu, kelemahan dalam mengelola dana perusahaan seperti tidak dilakukannya hedging, lemahnya dalam perjanjian pembiayaan dan pengambilan keputusan tanpa memperhitungkan dampak jangka panjangnya.

Selanjutnya, kelemahan sistem pengendalian internal seperti satuan SPI yang belum diisi oleh orang-orang kompeten, tidak menggunakan risk based audit dan fokus pada kesalahan administratif.

Dan, pengelolaan program subsidi masih berfokus pada aspek compliance, belum meningkatkan secara memadai pada aspek efisiensi dan efektivitas program."