Ketua BPK nilai pengelolaan BUMN masih boros
Merdeka.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menilai pengelolaan badan usaha milik negara boros sehingga berakibat merugikan negara. Menurutnya, pengelolaan perusahaan pelat merah masih memiliki lima kelemahan.
"Seperti, adanya miskalkulasi dalam investasi atau pengadaan barang dan jasa, proyek atau pembangunan pabrik yang berlarut-larut penyelesaiannya, kelemahan dalam pengamanan aset atau aktiva perusahaan, persediaan berlebih atau kekurangan persedian pada saat dibutuhkan, kelebihan beban pegawai yang tidak produktif," ujarnya, Jakarta, Senin (25/7).
Kemudian, kurangnya koordinasi antar unit atau wilayah operasi, kelemahan dalam pengenaan tarif, tidak didukung oleh staf yang ahli di bidang pemasaran produk hilir, dan persaingan antar anak perusahaan.
Lalu, kelemahan dalam mengelola dana perusahaan seperti tidak dilakukannya hedging, lemahnya dalam perjanjian pembiayaan dan pengambilan keputusan tanpa memperhitungkan dampak jangka panjangnya.
Selanjutnya, kelemahan sistem pengendalian internal seperti satuan SPI yang belum diisi oleh orang-orang kompeten, tidak menggunakan risk based audit dan fokus pada kesalahan administratif.
Dan, pengelolaan program subsidi masih berfokus pada aspek compliance, belum meningkatkan secara memadai pada aspek efisiensi dan efektivitas program."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru Diundur, Ternyata Ini Penyebabnya
BKN mengimbau bagi instansi yang sudah mendapatkan hasil pengolahan nilai agar segera mengumumkan kelulusan peserta seleksi PPPK.
Baca SelengkapnyaSanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan
Akulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.
Baca SelengkapnyaPerusahaan BUMN Buka Ratusan Lowongan Kerja, Ini Bocoran Posisi Paling Banyak Dibutuhkan
Dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2024 terdapat 100 lebih perusahaan BUMN yang ikut berpartisipasi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun
Bayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaTKN: Prabowo-Gibran Bertekad Bikin Pengusaha UMKM Naik Kelas
Hal itu dikatakan TKN Prabowo-Gibran saat menerima Kelompok Usaha Warga yang mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran Kirim Tim Pencari Fakta Usut Dugaan Pencoblosan Surat Suara di Malaysia
TKN Prabowo-Gibran segera mengirimkan tim pencari fakta khusus untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu
Baca SelengkapnyaBawaslu: Ketua KPU Langgar Etik, Tapi Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran
DKPP menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Akibat pelanggaran tersebut
Baca SelengkapnyaPakar Nilai Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Bisa Segera Diundangkan
Dia menyebut, perubahan ini bahkan bisa dilakukan hanya hitungan hari.
Baca Selengkapnya