Menko Darmin: Negara maju pajaknya didominasi orang pribadi

Menko Darmin: Negara maju pajaknya didominasi orang pribadi. Hal itu yang menjadi alasan pemerintah gencar mengejar kepatuhan wajib pajak (WP) pribadi, salah satunya aturan mengintip rekening bank. Selama ini, naik turunnya pendapatan negara karena kurang optimalnya peran pajak orang pribadi.

2017-06-08 14:40:08

Pajak

Pemerintah mengungkapkan bahwa kemajuan suatu negara bergantung dari sumbangan pajak pribadi warganya. Hal itu yang menjadi alasan pemerintah gencar mengejar kepatuhan wajib pajak (WP) pribadi, salah satunya aturan mengintip rekening bank.

"Negara makin teratur dan makin maju itu pajaknya didominasi oleh pajak perorangan, PPh orang pribadi. Kalau belum teratur, masih kurang teratur, kurang maju, pajaknya didominasi oleh pajak perusahaan, PPh perusahaan," ujar Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/6).

Menko Darmin mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan revisi batasan saldo untuk rekening yang dilaporkan perbankan secara otomatis ke Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Sebelumnya batas saldo rekening perbankan ditetapkan sedikitnya Rp 200 juta, setelah direvisi kini menjadi Rp 1 miliar bagi orang pribadi.

"Kemenkeu itu setelah mendengar reaksi dan respon masyarakat akhirnya melakukan adjustment, melakukan perubahan jadi Rp 1 miliar. Ya bagus lah," kata Menko Darmin.

Menko Darmin menuturkan, selama ini, naik turunnya pendapatan negara karena kurang optimalnya peran pajak orang pribadi. "Kalau (pajak) perusahaan sedikit maka ekonomi melempem, melambat, penerimaannya langsung turun agak besar. Tetapi kalau orang pribadi walaupun ekonomi melambat, Anda kan gajinya tidak diturunin langsung oleh mereka (perusahaan) kan," ujarnya.

Kepada masyarakat, Darmin mengingatkan agar tidak khawatir dengan keterbukaan informasi rekening bank untuk kebutuhan pajak. Dia memastikan, pemerintah menjaga kerahasiaan data nasabah para nasabah.

"Jangan dilihat misalnya ada pembukaan informasi ini seolah-olah sesuatu yang sudah bencana, tidak lah," pungkasnya.

(mdk/bim)