Menkeu soal kisruh Freeport: Tidak ada lagi negosiasi yang tertutup

Menkeu soal kisruh Freeport: Tidak ada lagi negosiasi yang tertutup. Dia mengatakan apa yang terjadi antara pemerintah dan Freeport merupakan bagian dari suatu negosiasi. Dimana, pemerintah ingin pengelolaan pertambangan di Indonesia menjadi lebih baik, lebih transparan dan jauh memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

2017-02-22 12:49:33

Kemenkeu

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral tengah berseteru dengan PT Freeport Indonesia terkait pengubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Bahkan, Freeport mengancam akan membawa permasalahan tersebut ke pengadilan arbitrase internasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan apa yang terjadi antara pemerintah dan Freeport merupakan bagian dari suatu negosiasi. Dimana, pemerintah ingin pengelolaan pertambangan di Indonesia menjadi lebih baik, lebih transparan dan jauh memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

"Jadi sekarang ini saya anggap ini adalah suatu proses negosiasi transisi. Agar spirit atau semangat untuk kelola seluruh pertambangan di RI menjadi jauh lebih baik, lebih transparan, jauh bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara terbuka. Jadi tidak ada lagi apa yang disebut berbagai macam negosiasi yang sifatnya tertutup, tidak transparan," ujar Menteri Sri di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/2).

Menteri Sri menegaskan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah saat ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan dengan tidak mengabaikan hak yang harus diterima para investor. Dia meyakinkan, apapun yang telah ditetapkan pemerintah bukan untuk menghambat maupun memberi kesulitan bagi investor.

"Kita juga ingin ikuti peraturan perundang-undangan, dan menjelaskan secara baik kepada seluruh investor. Sehingga mereka juga tidak pesepsikan bahwa pemerintah Indonesia mencoba melakukan berbagai apa, halangan-halangan atau kesulitan-kesulitan," ujar Menteri Sri.

Untuk itu, Menteri Sri meminta siapapun yang melakukan investasi di Indonesia harus menaati peraturan yang telah ditetapkan. "Kalau invest ke Indonesia berarti mengikuti aturan perundang-undangan di Indonesia," ungkapnya.

(mdk/bim)