Holding BUMN ala Jokowi dinilai mampu ambil alih Freeport

Merdeka.com - PT Freeport Indonesia (PTFI) dinilai terus dipermudah dalam operasinya selama 48 tahun di Indonesia. Namun, Freeport tetap meminta keadilan hingga membawa permasalahan tambang di Indonesia ke arbitrase internasional.

Pengamat Energi dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi, mengatakan saat ini waktu yang tepat untuk mengambil alih pengelolaan tambang di bumi Papua ini. Menurutnya, pemerintah bisa membuat holding BUMN atau konsorsium guna menggarap lahan tambang milik Freeport.

"Sudah saatnya kita mengambil alih operasi disana, saya sependapat bahwa ada beberapa skema besar yang perlu diambil untuk mengelola disitu, seperti BUMN, misalnya PT Bukit Asam, PT Timah, PT Antam, dan Inalum melalui Holding Pertambangan itu, atau skema kedua bisa melalui Perbankan, Konsorsium BUMN Perbankan yang ambil disana," ujar Redi dalam diskusi di Jakarta, Selasa (21/2).

Menurutnya, Freeport sudah membangkang pemerintah. Lantaran, menolak pengubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Selain itu, perusahaan tambang ini tak juga membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian sesuai aturan.

"Tidak ada alasan untuk tidak bangun smelter, Freeport memang mereka bicara hanya kepentingan ekonominya saja, seharusnya paradigma itu dirubah, Tambang itu harusnya tidak hanya untuk ekonomi, tapi juga komoditas dasar untuk pembangunan nasional," kata Redi.

Dia menambahkan pemerintah tak perlu gentar melawan Freeport di arbitrase internasional. Sebab, posisi Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam selalu menang di arbitrase internasional. Redi mencontohkan, saat Indonesia digugat Churchill Mining ke arbitrase internasional, justru menang.

"Kita harus berani saja, memang itu sudah biasa dalam usaha pertambangan," pungkasnya.