Pengamat nilai Freeport diberi kemudahan tapi malah ditolak

Merdeka.com - PT Freeport Indonesia dinilai beruntung jika mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sebab, perusahaan tambang ini mendapatkan kemudahan dalam ekspor konsentrat dan kepastian perpanjangan operasi.

"Dengan merubah status menjadi IUPK, Freeport mendapat dua manfaat, pertama izin ekspor dan kepastian perpanjangan operasi. Kedua kepastian perpanjangan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 pengajuan perpanjangan 5 tahun sebelum berakhir, dia bisa mengajukan perpanjangan," ujar Pengamat Energi Ahmad Redi dalam diskusi di Jakarta, Selasa (21/2).

Menurutnya, PP Nomor 1 Tahun 2017 merupakan kemudahan yang diberikan pemerintah untuk perusahaan tambang tersebut. Namun, Freeport malah menolak kemudahan tersebut.

Sementara itu, Ketua Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar menambahkan penolakan IUPK oleh Freeport menjadi bukti perusahaan tersebut ingin melawan pemerintah. Menurutnya, perubahan status Freeport dari kontrak karya (KK) menjadi IUPK adalah aturan yang dikeluarkan pemerintah dan harus ditaati Freeport.

"‎Tak ada yang genting sebetulnya berkaitan dengan Freeport. Karena itu seluruh konsekuensi terkait pemberlakukan regulasi. Itu saya yakin Freeport paham. Freeport memang enggak mau tunduk terhadap perundangan. Banyak maunya freeport ini," tambah Melky.

Akan tetapi, kata Melky, pemerintah sering tunduk kepada Freeport. Dia menilai, sikap pemerintah yang kerap tunduk dengan Freeport justru mengorbankan rakyat. Untuk itu, saat ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan ketegasan terhadap investor tambang tertua di Tanah Air tersebut.

"Ini yang membuat pemerintah kita kadang hari ini tegas besok tunduk. Lagi-lagi rakyat menjadi korban. Saat nya pemerintah menunjukkan kami adalah pemilik negeri ini. Jangan Freeport seenak dia mengatur penguasa negeri ini. Kalau Presiden bisa diatur Freeport, apalagi rakyat," pungkasnya.