Menhub Tegaskan Komitmen Maritim Indonesia Jaga Ketahanan dan Perlindungan Laut Global
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan Komitmen Maritim Indonesia dalam menjaga ketahanan dan perlindungan laut, serta peran aktif di IMO demi maritim global yang aman dan berkelanjutan.
Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudy Purwagandhi baru-baru ini menegaskan komitmen kuat negara dalam menjaga ketahanan maritim nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam Resepsi Diplomatik Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C Periode 2026–2027 di Jakarta pada hari Jumat.
Indonesia bertekad untuk memperkuat perlindungan laut, sebuah langkah krusial untuk mendukung terwujudnya sektor maritim global yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memikul tanggung jawab besar dalam keselamatan pelayaran dan kelestarian lingkungan laut.
Penegasan ini sekaligus menunjukkan peran aktif Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam organisasi maritim global. Upaya ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk tata kelola kelautan yang baik serta perluasan kerja sama internasional.
Peran Aktif Indonesia di Kancah Maritim Global
Indonesia telah menunjukkan Komitmen Maritim Indonesia yang konsisten dalam kancah internasional, khususnya di Organisasi Maritim Internasional (IMO). Sejak bergabung pada tahun 1961 dan terus menjabat di Dewan IMO sejak 1973, Indonesia secara teguh menegakkan standar global untuk keselamatan dan keamanan di laut.
Kolaborasi erat dengan negara-negara maritim lainnya menjadi kunci dalam upaya perlindungan lingkungan laut dan peningkatan kesejahteraan pelaut. Hal ini juga mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia maritim yang berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia terus berupaya memastikan standar keselamatan tertinggi di laut. Ini dilakukan melalui peningkatan sistem komunikasi maritim dan integrasi instrumen IMO ke dalam kebijakan serta peraturan nasional yang berlaku.
Capaian Penting dalam Perlindungan dan Keselamatan Laut
Selama masa keanggotaan di Dewan IMO periode 2024-2025, Indonesia telah menorehkan sejumlah capaian signifikan. Salah satunya adalah implementasi penuh Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok sejak tahun 2020, yang secara nyata meningkatkan keselamatan pelayaran di wilayah tersebut.
Selain itu, Komitmen Maritim Indonesia juga terlihat dari penetapan Nusa Penida dan Gili Matra sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) oleh IMO pada Oktober 2024. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan lingkungan laut yang vital.
Dalam mendukung dekarbonisasi maritim, Indonesia aktif menerapkan program B40 biodiesel dan penggunaan kapal berbahan bakar LNG. Pengembangan teknologi hibrida LNG-listrik serta proyek energi terbarukan seperti hidrogen hijau dan bioetanol juga terus digalakkan.
Di sektor pelabuhan, sistem digital Inaportnet telah diterapkan di 264 pelabuhan sesuai Konvensi FAL, serta pembangunan fasilitas Onshore Power Supply (OPS) untuk menekan emisi gas rumah kaca. Indonesia juga berperan dalam peningkatan kapasitas SDM maritim global dengan memberikan pelatihan Training of Trainers (ToT) dan Training of Examiners (ToE) IMO Model Course bagi negara-negara Afrika Barat dan Tengah.
Harapan untuk Dukungan Pencalonan Dewan IMO
Dengan berbagai Komitmen Maritim Indonesia dan capaian yang telah ditunjukkan, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi berharap dukungan dari negara-negara anggota IMO. Dukungan ini sangat penting bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO untuk periode 2026-2027.
Indonesia menyatakan kesiapannya untuk terus memperkuat peran IMO dan memajukan sektor maritim global. Hal ini akan diwujudkan melalui komitmen, kolaborasi, dan tindakan nyata yang berkelanjutan.
Menhub Dudy Purwagandhi menegaskan, "Kami siap memperkuat peran IMO dan memajukan sektor maritim global yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh melalui komitmen, kolaborasi, dan tindakan nyata. Mari kita bersama-sama bernavigasi menuju masa depan maritim yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan."
Sumber: AntaraNews