Menhub Budi janjikan masalah dwelling time selesai dalam sebulan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan tenggat waktu sebulan pada semua pemangku kepentingan pelabuhan untuk memangkas waktu bongkar muat atau dwelling time. Menurutnya, pengurangan dwelling time sangat tergantung pada kerja sama dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam proses kepelabuhan.

2016-09-17 16:16:57

Dwelling time

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan tenggat waktu sebulan pada semua pemangku kepentingan pelabuhan untuk memangkas waktu bongkar muat atau dwelling time. Dirinya meminta otoritas pelabuhan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar persoalan ini diselesaikan secara cepat.

"Untuk penyelesaian dwelling time tersebut saya berikan tenggat waktu paling lambat satu bulan sudah harus tuntas," ucap Menteri Budi di Kantornya, Jakarta, Sabtu (17/9).

Menurutnya, pengurangan dwelling time tersebut akan sangat tergantung pada kerja sama dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam proses kepelabuhanan. Utamanya lembaga-lembaga pemerintah seperti Bea Cukai, unit-unit Kementerian Perdagangan, karantina dan institusi terkait lainnya.

"Saya bersama jajaran Kemenhub akan memimpin langsung monitoring atas pelaksanaan pembenahan dwelling time ini," ungkapnya.

Menteri Budi menegaskan, pentingnya melalukan peningkatan efektifitas kelembagaan masing-masing sektor untuk menjadi lebih terbuka, efisien dan akuntabel. Sehingga fungsi pelayanan masyarakat akan dapat ditingkatkan selaras dengan penguatan fungsi Kemenhub sebagai regulator.

"Kami mengambil insiatif terhadap apa yang terjadi di pelabuhan kita," jelasnya.

Sementara itu, menhub menegaskan sistem Inaportnet menjadi salah satu solusi dwelling time. Rencananya sistem Inaportnet akan diterapkan di 16 pelabuhan di Indonesia. Pada tahap awal, pemerintah telah memasang 4 sistem Inaportnet di Pelabuhan Utama Makassar, Belawan, Tanjung Perak, dan Tanjung Priok.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan penerapan sistem Inaportnet di pelabuhan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kapal dan barang agar dapat berjalan cepat, valid, transparan, dan terstandar.

"Dengan sistem ini dapat menekan biaya sehingga dapat meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia," ujarnya.

"Dengan adanya Inaportnet ini maka pelayanan administrasi perkapalan dapat diselesaikan lebih cepat. Pelayanan adminitrasi perkapalan hanya perlu waktu 5-6 jam. Inaportnet beroperasi 24 jam, 7 hari dalam seminggu," tambah Menteri Budi.

Budi Karya meminta kepada jajarannya untuk bekerja keras mewujudkan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Inaportnet, SIMLALA, SIM Kapal, SIM Kepelabuhanan yang handal dan terintegrasi dengan sistem di Kementerian Perhubungan.

Begitu juga kepada operator pelabuhan PT Pelindo, mantan Dirut AP II juga meminta agar operator membangun dan mengembangkan sistem di pelabuhan.

"Kepada Pelindo bangun dan kembangkan sistem di pelabuhan secara handal dan bersinergi serta terintegrasi dengan aplikasi Inaportnet," pintanya.

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan lokasi terakhir dalam tahap awal penerapan sistem aplikasi Inaportnet, yang mana sebelumnya telah diberlakukan hal yang sama juga di 3 pelabuhan utama lainnya yaitu Pelabuhan Makassar, Belawan dan Tanjung Perak.

Inaportnet yang merupakan sistem layanan tunggal berbasis internet/web ini rencananya akan diterapkan pada 12 (dua belas) pelabuhan lainnya secara bertahap, yaitu Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Banten, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Manggar, Pelabuhan Tanjung Uban, Pelabuhan Batam dan Pelabuhan Sorong.

(mdk/bim)