LPS: Penyelesaian defisit transaksi berjalan bersifat jangka menengah

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah menyatakan bahwa, dalam mengatasi defisit transaksi berjalan, pemerintah butuh waktu penyesuaian yang panjang. Sebab, menurutnya, persoalan ini bukanlah perkara yang mudah. Pemerintah bersama BI diyakini mampu mengatasi CAD tersebut.

2018-09-12 20:15:32

LPS

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah menyatakan bahwa, dalam mengatasi defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD), pemerintah butuh waktu penyesuaian yang panjang. Sebab, menurutnya, persoalan ini bukanlah perkara yang mudah.

"Memang (CAD) itu masalahnya itu tentu bersifat jangka menengah panjang untuk menyelesaikannya," kata Halim saat ditemui di Jakarta, Rabu (12/9).

Meski demikian, Halim meyakini, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) mampu mengatasi CAD tersebut. Hal itu dibuktikan dari beberapa kebijakan untuk mengurangi permintaan terhadap valuta asing (valas) terhadap Dolar Amerika Serikat (USD).

"Kalau Bank Indonesia tujuannya mendorong agar asing bisa masuk kembali membeli surat berharga kita. Kalau pemerintah berusaha mengurangi permintaan Dolar yang tidak perlu tidak produktif," sebutnya.

Tak kalah penting, kata Halim, pemerintah sudah tepat dengan menaikan tarif pajak penghasilan atau PPh impor. Upaya tersebut menurutnya cukup baik sehingga dapat menekan angka impor dalam negeri.

"Kebijakan yang ditempuh pemerintah ini pasti akan mengurangi impor karena sudah ada kenaikan PPh bagi barang mewah sampai empat kali lipat ini, tentu orang berpikir kalau untuk dia beli sekarang," tutur Halim.

Sebelumnya, diketahui Pemerintah Jokowi-JK resmi merevisi naik tarif Pajak Penghasilan (PPh) 22 untuk 1.147 barang impor. Pengenaan tarif ini dikelompokkan menjadi tiga bagian pos tarif sesuai dengan tingkat kepentingan barang di dalam negeri.

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) mencatat defisit transaksi berjalan kuartal II-2018 mencapai USD 8 miliar atau 3,0 persen dari PDB. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya sebesar USD 5,7 miliar atau 2,2 persen dari PDB.

(mdk/bim)