Kota Bontang dukung percepatan pembangunan kilang migas
Walikota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan terdapat dua pabrik besar di Kota Bontang, yaitu Kilang LNG dari Badak NGL dan Pabrik Pupuk Kaltim. Dengan keberadaan dua pabrik besar tersebut, Kota Bontang telah berkontribusi sekitar 10 persen dari 30 persen total kontribusi Kalimantan Timur kepada APBN.
Pemerintah Kota Bontang mendukung percepatan pelaksanaan proyek kilang baru (Grass Root Refinery/GRR) dan jaringan gas bumi di wilayahnya. Mengingat, selama bertahun-tahun kota ini telah terbukti memberikan kontribusi bagi negara.
Walikota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan terdapat dua pabrik besar di Kota Bontang, yaitu Kilang LNG dari Badak NGL dan Pabrik Pupuk Kaltim. Dengan keberadaan dua pabrik besar tersebut, Kota Bontang telah berkontribusi sekitar 10 persen dari 30 persen total kontribusi Kalimantan Timur kepada APBN.
"Oleh karena itu kami menggebu-gebu untuk mendorong agar pembangunan kilang baru oleh pemerintah lokasinya di Bontang. Kami juga mengapresiasi Pertamina yang juga tidak kalah menggebunya untuk bisa merealisasikan proyek ini, " kata Neni melalui keterangan resminya, Sabtu (22/10).
Selain itu, Neni juga mendukung rencana pengembangan jaringan gas pipa untuk rumah tangga di Bontang. Menurutnya, dengan status sebagai kota gas dan kondensat sudah wajar apabila Bontang mendapatkan alokasi jaringan gas pipa.
"Kami bersyukur Kementerian ESDM telah menetapkan alokasi sebesar 10 ribu sambungan untuk 15 kelurahan di Kota Bontang tahun depan. Pertagas, anak perusahaan Pertamina yang akan menjalankan penugasan dari pemerintah, juga telah berkomunikasi dengan kami untuk mempersiapkan pembangunan jargas rumah tangga di Bontang tahun depan," pungkasnya.
Baca juga:
Menteri Jonan: Satu harga BBM dari Aceh sampai Papua berlaku 2017
Harga minyak dunia kembali turun akibat aksi ambil untung investor
8 Tahun RUU Migas mangkrak, pemerintah diminta terbitkan Perppu
Arcandra: Mencari cadangan minyak itu mahal, satu bor butuh Rp 13 T
Cari solusi harga BBM merata, Jonan salah sebut ESDM jadi Kemenhub
2 Tahun Jokowi, DPR sorot proyek 35.000 MW dan lifting minyak RI
Menteri Jonan akan wajibkan SPBU asing turut terapkan satu harga BBM