Kontribusi Serap Karbon, Pertamina-Kemenhut Teken MoU Optimalisasi Fungsi KHDTK
Kebijakan kehutanan nasional saat ini menuntut perubahan paradigma dari pengelolaan hutan yang reaktif menjadi pengelolaan hutan yang preventif.
PT Pertamina (Persero), melalui Pertamina Foundation (PF), menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dalam rangka optimalisasi fungsi kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK),
VP CSR & SMEPP Pertamina, Rudi Ariffianto mengatakan, MoU ini akan memperkuat kolaborasi dengan mitra pengelola KHDTK, yang mencakup program pendidikan dan pelatihan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.
Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menekankan, MoU ini merupakan inovasi dalam tata kelola kehutanan yang kolaboratif dan berorientasi pada pencegahan bencana ekologis.
Kebijakan kehutanan nasional saat ini menuntut perubahan paradigma dari pengelolaan hutan yang reaktif menjadi pengelolaan hutan yang preventif, adaptif, dan resilien terhadap risiko bencana.
"Untuk itu, kami berharap sinergi ini mampu mendukung kebijakan tersebut dengan menjadikan KHDTK sebagai center of excellence atau unit unggulan yang menyiapkan sumber daya manusia kompeten serta menjadi model pengembangan teknologi dan kebijakan," ujar Rohmat dikutip dari Antara, Kamis (15/1).
Rudi menambahkan, kerja sama ini mampu memperluas pelaksanaan pengelolaan hutan berkelanjutan yang telah dilakukan oleh Pertamina melalui program Hutan Lestari.
Sejak 2018, sebanyak 13.42 juta pohon telah ditanam, baik mangrove maupun pohon daratan melalui 337 program Hutan Lestari di berbagai wilayah Indonesia.
Kontribusi Penyerapan Karbon
Program ini berkontribusi pada penyerapan karbon sebesar 222.973 ton CO2 ekuivalen serta rehabilitasi lahan seluas 891 hektare. Pertamina juga telah menjangkau 13 lokasi Perhutanan Sosial yang terdaftar di bawah Kementerian Kehutanan dengan 4.783 penerima manfaat langsung.
Setiap kelompok masyarakat bahkan mampu menciptakan pendapatan tahunan hingga Rp3 miliar/per kelompok. "Program Hutan Lestari menjadi program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang kami rancang sebagai upaya pengelolaan hutan dengan tujuan untuk menurunkan emisi karbon, meningkatkan keterampilan dan ekonomi masyarakat serta mitigasi bencana. Harapannya kerja sama ini mampu memperluas cakupan wilayah sekaligus kebermanfaatannya," ungkapnya.
Rudi juga mengatakan, saat ini Pertamina menaruh perhatian besar terhadap isu kebencanaan yang terjadi. "Kami harap sinergi ini juga mampu mendorong pemulihan lahan-lahan kritis yang sejalan dengan komitmen pemerintah untuk merehabilitasi lahan kritis dengan luasan 12,7 juta hektare sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana," tambahnya.
Korelasi dengan Peningkatan Ekonomi
Lewat kerja sama ini, Pertamina Foundation sebagai pelaksana program akan melakukan pengelolaan KHDTK yang tidak hanya berhenti pada kegiatan penanaman pohon tetapi juga memiliki korelasi langsung dengan peningkatan ekonomi masyarakat.
"Kami akan mendukung implementasi kegiatan-kegiatan di lokasi yang telah disediakan oleh BP2SDM berupa rehabilitasi lahan kritis, penguatan kapasitas masyarakat sekitar hutan, serta integrasi ketahanan pangan dan energi berbasis kehutanan," ucap Gusman.