Kepala Bappenas harap sensus ekonomi bisa permudah penyaluran KUR

Pada sensus tersebut, ditargetkan akan ada 24 juta sektor usaha yang didata.

2016-03-28 14:49:56

Bappenas

Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan Sensus Ekonomi 2016 pada tanggal 1-31 Mei 2016 mendatang. Sensus ini akan melibatkan 16.000 petugas dari BPS dan 340.000 mitra sensus. Pada sensus tersebut, ditargetkan akan ada 24 juta sektor usaha yang didata.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Sofyan Djalil berharap agar sensus tersebut bisa membantu pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satunya untuk melihat seberapa besar peranan KUR terhadap kegiatan perdagangan masyarakat.

"Selama ini kita kan cuma tahu pengusaha besar, tapi kan umpamanya ada pengusaha kecil naik ke pengusaha menengah. Kemudian bagaimana kondisi sektor yang formal, karena kan ada program KUR, KUR itu untuk capai beberapa sektor yang kita targetkan," kata Sofyan di gedung BPS, Jakarta, Senin (28/3).

Dengan adanya sensus ini, pemerintah bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan untuk mempercepat penyaluran KUR. Bukan hanya itu, pemerintah juga bisa menghilangkan disparitas antara pengusaha kecil dan pengusaha besar.

"Tema pembangunan ini adalah jangan sampai bikin disparitas semakin melebar. Bila ekonomi kita inginkan bagaimana graduatenya dari sektor rendah ke sektor menengah atau naik ke atas," imbuhnya.

Seperti diketahui, Kepala BPS Suryamin menargetkan, pada sensus tahun ini akan ada 24 juta sektor usaha yang akan didata. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 10 persen dibanding 1 dasawarsa sebelumnya.

"Tahun 1996 itu 16 juta pelaku usaha yang tersensus, pada 2006 usaha dari mikro sampai yang besar terdata sebesar 22 juta. Artinya ada penambahannya 30 persen. Tahun ini diprediksi penambahannya 10 persen," kata Suryamin di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (18/3).

Jumlah tersebut akan mencakup seluruh usaha atau perusahaan yang berlokasi di tempat tetap, tidak tetap maupun keliling. Sementara untuk pelaku usaha akan mencakup pemerintah, lembaga non profit, rumah tangga dan korporasi.

(mdk/idr)