Pemerintah dorong perbankan permudah kredit rumah

Merdeka.com - Pemerintah menekankan dukungan perbankan sangat diperlukan guna mendorong pembangunan satu juta rumah. Termasuk di dalamnya 700 ribu rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin mengatakan perbankan perlu memberi kemudahan masyarakat mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

"Dalam program sejuta rumah ini kami tidak hanya berharap dari para pengembang yang membangun rumah bersubsidi tapi juga pada perbankan sehingga mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah dengan KPR," ujar Syarif dalam laman resmi Kementerian PUPR, kemarin.

Menurut Syarif, pihaknya menggandeng perbankan nasional dan daerah menjalankan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dengan fasilitas itu, masyarakat bisa memiliki rumah dengan harga yang ditetapkan pemerintah dengan angsuran kredit ringan.

"KPR FLPP ini harus kita sosialisasikan bersama-sama agar masyarakat bisa memiliki rumah dengan berbagai kemudahan yang ada dari pemerintah, apalagi dalam penyalurannya, BPD ikut dilibatkan."

Penyaluran KPR FLPP dilakukan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR dilakukan bekerja sama dengan sepuluh bank nasional dan 15 Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Adapun sepuluh bank nasional tersebut antara lain BTN, BTN Syariah, BRI, BRI Syariah, Bank Artha Graha, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, BNI, Bukopin dan Bank Mayora.

Kemudian 15 bank daerah antara lain BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Jawa Timur Syariah, BPD Sumatera Utara. Kemudian, BPD Sumatera Utara Syariah, BPD Nagari, BPD Riau Kepri.

Lalu, BPD Sumsel dan Bangka Belitung, BPD Kalimantan Tengah, BPD Kalimantan Timur, BPD Kalimantan Selatan, BPD Sulawesi Tenggara, BPD Nusa Tenggara Barat, BPD Nusa Tenggara Timur dan BPD Papua. (mdk/yud)