Jumlah Koperasi Turun Drastis Selama 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Meskipun dari segi jumlah mengalami penurunan, namun dari segi permodalan koperasi mengalami peningkatan dari Rp200,66 triliun menjadi Rp254,17 triliun.

Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah koperasi mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir atau selama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat.

Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi menyampaikan, jumlah koperasi mengalami pemutahiran dalam jangka waktu 10 tahun, yakni 209.488 unit pada tahun 2014 menjadi 130.119 unit pada tahun 2023.

"Berawal memang kita melakukan apa yang dulu disebut sebagai reformasi kooperasi, yaitu dengan melakukan pembubaran terhadap kooperasi yang sudah tidak aktif. Di tahun 2014 itu tercatat ada kurang lebih 209. 488 unit koperasi. Lalu kemudian hari ini tercatat 130.119 unit kooperasi," kata Ahmad Zabadi dalam konferensi pers di KemenkopUKM, Jakarta, Kamis (10/10).

Menurut Ahmad Zabadi, meskipun dari segi jumlah mengalami penurunan, namun dari segi permodalan koperasi mengalami peningkatan dari Rp200,66 triliun menjadi Rp254,17 triliun.

"Artinya dari sisi jumlah entitasnya terjadi penurunan. Karena memang pada tahap periode 2014-2019 kita sudah melakukan pemubaran terhadap tidak kurang dari 82.000 kooperasi," ujarnya.

Menariknya, ketika dilakukan pembubaran koperasi tidak ada yang komplain. Lantaran mereka sadar bahwa koperasi yang dikelolanya sudah tidak berjalan dengan baik.

"Tetapi kemudian yang menarik adalah di samping bahwa pada kenyataannya setelah dilakukan pemubaran itu tidak ada yang komplain. Artinya memang kooperasi itu yang dibubarkan memang sebetulnya sudah benar-benar mati," ujarnya.

Dia menyampaikan bahwa dalam rangka menciptakan ekosistem perkoperasian yang lebih berpihak dan adaptif terhadap tuntutan perkembangan bisnis dan zaman, Kementerian  Koperasi dan UKM telah melakukan transformasi regulasi, meliputi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian dengan penguatan substansi pada pengembangan ekosistem perkoperasian, berupa

kebijakan afirmatif yang memberikan kesempatan koperasi bergerak diberbagai sektor usaha dan tumbuh besar; penerapan koperasi multi pihak terutama bagi pelaku start-up, profesional, dan generasi muda; penerapan tata kelola yang baik (good cooperative governance); perlindungan anggota; serta penanganan dan mitigasi terhadap koperasi bermasalah.