Jokowi akui perbedaan data hambat kebijakan ekonomi

Maka itu, dia memutuskan untuk mengandalkan data ekonomi milik Badan Pusat statistik.

2016-04-26 12:19:32

Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo mengaku perbedaan data menghambat dirinya mengambil kebijakan ekonomi. Maka itu, dia memutuskan untuk mengandalkan data ekonomi milik Badan Pusat statistik.

Hal tersebut diungkapkannya saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4).

"Sejak masuk istana sampai sekarang, kalau saya ingin misalnya data kemiskinan, Kemenkes ada, Kemensos ada, BPS ada, datanya berbeda-beda. Ini yang mulai sekarang saya tidak mau. Urusan data pegangannya hanya BPS," katanya.

"Data beras juga beda-beda. Bagaimana saya mau mutuskan impor atau tidak? menteri pertanian begini, menteri perdagangan begini, BPS begini. Di lapangan berbeda lagi. Inilah kondisinya. Kalau kita harus impor ya impor, tegas."

Menurut Jokowi, data yang akurat memudahkan pemerintah membuat kebijakan tepat sasaran. Pada gilirannya, ini juga akan memudahkan Indonesia berkompetisi dengan negara lain.

"Kalau tidak benar, hati-hati. Saya cross check, entah dengan cara apa ambil sampel atau cari data di lapangannya, nanti ada keputusan yang lain," ujarnya.

Kepala negara juga meminta pengusaha membantu menyukseskan sensus ekonomi.

"Beri data yang benar. Ini tidak ada urusan sama pajak. Kalau omset seribu ya bilang seribu, jangan di diskon. Ini penting sekali untuk melihat competitiveness, melihat kondisi pengusaha mikro, sehingga kebijakan apa yang akan dijalankan jadi makin jelas."

(mdk/yud)