Ini Total Kerugian Negara Akibat Rentetan Demo Berujung Ricuh
Aksi tersebut diketahui merusak sejumlah fasilitas umum hingga bangunan pemerintahan di berbagai daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah pusat hingga saat ini belum menghitung secara menyeluruh jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat aksi demonstrasi yang berujung ricuh. Aksi tersebut diketahui merusak sejumlah fasilitas umum hingga bangunan pemerintahan di berbagai daerah.
"Masalah kerugian karena dampak aksi anarkis, kita belum menghitung secara nasional, belum. Sedang dalam proses penghitungan," kata Tito dalam konferensi pers di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9).
Menurut Tito, proses penghitungan kerugian masih berlangsung dan melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak di daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu melihat secara detail tingkat kerusakan yang terjadi, termasuk fasilitas mana yang bisa segera diperbaiki dengan anggaran daerah.
Ia menambahkan, data kerugian ini penting agar pemerintah bisa menyiapkan langkah yang tepat dalam penanganan, baik melalui anggaran daerah maupun dukungan dari pusat.
"Dari Kepala Daerah kita minta untuk terus menggerakkan ekonomi, yang kerusakan yang sudah ada diperbaiki. Nah, kita lihat kerusakan yang kalau skalanya kecil bisa ditangani oleh pemerintah daerah dengan anggaran pemerintah daerah," ujarnya.
Tito menekankan bahwa pemulihan pascakericuhan tidak boleh menghambat pergerakan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kepala daerah diminta untuk segera melakukan perbaikan kerusakan yang terjadi. Jika kerusakan berskala kecil, maka pembiayaannya dapat ditangani langsung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kalau bisa ke APBD. Kalau nanti APBD-nya kesulitan, ya bisa melalui mekanisme Hibah. Misalnya Hibah dari pemerintah provinsi, dari kabupaten lain yang lebih mampu. Anggarannya, fiskalnya kuat, juga bisa dari pemerintah pusat," ujarnya.
Koordinasi Pemerintah dan Respons atas Tuntutan Demonstran
Mendagri menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan koordinasi untuk menentukan daerah mana yang bisa menyelesaikan sendiri perbaikan, daerah mana yang perlu dibantu provinsi, serta daerah mana yang harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Pendekatan ini diambil agar pemulihan berjalan lebih cepat dan terarah.
"Nanti akan kita lihat. Kami sedang melakukan koordinasi mana daerah yang bisa menyelesaikan sendiri, mana yang bisa dengan antar daerah dibantu, dengan provinsi misalnya, atau juga yang perlu dukungan dari pemerintah pusat," ujarnya.
Selain persoalan kerusakan infrastruktur, Tito juga menyinggung mengenai tuntutan-tuntutan yang disuarakan demonstran. Ia menyebut pemerintah akan memilah mana tuntutan yang bisa diakomodir sesuai aturan, mana yang harus dikomunikasikan dengan DPR, serta mana yang menjadi kewenangan instansi lain.
"Semua akan dikomunikasikan internal pemerintah. Kita lihat seperti apa tuntutan yang bisa diakomodir, sesuai aturan-aturan yang ada, dan mana yang menjadi kewenangan dari instansi lain, misalnya DPR," ujarnya
Kerugian Akibat Perusakan
Lebih lanjut, Tito mengatakan kerugian negara pun diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Misalnya, DKI Jakarta menjadi salah satu daerah dengan kerugian terbesar.
Sebanyak 22 halte TransJakarta dan MRT rusak, dengan total kerugian Rp3,3 miliar untuk MRT, Rp41,6 miliar untuk Transjakarta, serta Rp5,5 miliar untuk CCTV.
Selanjutnya, di Kota Makassar Gedung DPRD Provinsi Sulsel dan DPRD Kota Makassar dibakar, menyebabkan tiga orang tewas dan lima orang lainnya luka-luka, dan di daerah lainnya juga mengalami perusakan disejumlah bangunan DPRD-nya.