Ini tanggapan menkeu ada calon DK OJK pernah berurusan dengan KPK

Ini tanggapan menkeu ada calon DK OJK pernah berurusan dengan KPK. Salah satunya terdapat nama politisi yang lolos yakni Melchias Markus Mekeng dari Partai Golkar. Melchias sempat beberapa kali dipanggil KPK terkait kasus pengalokasian dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID).

2017-02-09 18:47:13

OJK

Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis daftar calon yang lolos tahap administrasi. Salah satunya terdapat nama politisi yang lolos yakni Melchias Markus Mekeng dari Partai Golkar dan merupakan Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebagai informasi, Melchias sempat beberapa kali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus pengalokasian dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dia diperiksa setelah mantan anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDI-P, Wa Ode Nurhayati, mendapat panggilan sebelumnya dan ditetapkan sebagai tersangka.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pansel OJK yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya mengatakan pihaknya akan menjalankan fungsi kepada seluruh kandidat secara sama dan detail.

"Kami akan menjalankan fungsi kepada seluruh kandidat secara sama, dalam artian kita akan melihat secara detail masing-masing dari kandidat. UU OJK tidak melarang siapapun untuk yang berhubungan dengan politik," jelas Menteri Sri Mulyani di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/2).

Semua kandidat yang lolos tahap pertama telah menyerahkan atau lulus syarat administrasi yang ditentukan. "Misalnya ijazah, surat kelakuan baik dll. Jadi ini adalah kelengkapan administrasi. Dan memang dalam UU OJK tidak membatasi. Yang penting hanya kompeten, dan bagi mereka yang memiliki, pengetahuan dll, bisa melamar," jelasnya.

Pansel, lanjutnya, akan meminta kepada sejumlah instansi yang berwenang maupun masyarakat untuk memberikan masukan atau informasi terhadap para calon atau para peserta DK OJK.

"Jadi mulai kemarin, sampai tanggal 24 Febuari kami akan membuka proses untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, termasuk hari ini ke KPK. Proses inilah yang akan bisa menyeleksi, untuk memilih kandidat yang akan disampaikan kepada Presiden nanti," tutupnya.

(mdk/bim)