Ini langkah pemerintah sediakan air bersih untuk warga Jatim

"Kami juga menyediakan fasilitas penyiapan proyek kepada Pemprov Jawa Timur melalui penugasan kepada PT SMI."

2016-07-21 17:07:13

Air Bersih

Pemerintah telah meresmikan pengoperasian proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Jawa Timur setelah direncanakan sejak 43 tahun lalu. Dari proyek ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air 1,3 juta warga di 3 kabupaten dan 2 kota di provinsi Jawa Timur.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dari SPAM Umbulan ini diterapkan sebagi proyek percontohan pada tahun 2010. Juga ditetapkan sebagai proyek strategis nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

"Dalam percepatan pembangunan yang proyek strategis diperlukan koordinasi dan sinergi yang kuat antara kementerian dan lembaga terkait," kata Mardiasmo di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/7).

Seperti dari kementeriannya yang telah memberikan dukungan melalui Surat Persetujuan Final Dukungan Kelayakan untuk proyek tersebut sebesar Rp 818 miliar yang akan digunakan untuk memastikan adanya keterjangkauan harga belum air, dan tetap menjaga aspek feasibility dari proyek tersebut.

"Kami juga menyediakan fasilitas penyiapan proyek kepada Pemprov Jawa Timur melalui penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan fasilitas penjaminan proyek yang diberikan melalui PT Penjamin Infrastruktur Indonesia guna meningkatkan bankability dari proyek," imbuhnya.

Sedangkan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yakni dalam bentuk pembiayaan dan pembangunan pipa dari titik offtake sampai ke distribusi utama, juga pembiayaan dan pembangunan fasilitas instalasi pengolahan air dari Kali Rejoso dengan kapasitas 300 liter per detik.

"Juga dukungan izin penempatan pipa pada jalan tol yang dilalui, dan pengurangan biaya sewa lagan di jalan tol agar Proyek SPAM Umbulan layak secara finansial," jelas Mardiasmo.

Dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dukungan yang diberikan adalah dalam percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (KPPIP) dan penyelesaian masalah-masalah yang bersifat sangat strategis.

Mardiasmo berharap, proyek-proyek besar lainnya bisa segera dilaksanakan dengan skema KPBU ini. Dia menegaskan, pemerintah siap memberikan dukungan dengan fasilitas-fasilitas yang ada seoptimal mungkin.

(mdk/idr)