Merdeka.com - Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan telah menandatangani Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 451 Tahun 2016 Tentang Tim Teknis Percepatan Penyelenggaraan Bandar Udara di Kertajati, Kabupaten Majalengka. Melalui aturan ini, Jonan membentuk tim teknis percepatan pembangunan yang saat ini tengah dalam proses.

"Menhub telah membentuk tim teknis untuk percepatan Bandara Kertajati yang sudah ditandatangani 11 Juli lalu," kata Direktur Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, Yudhi Sari Sitompul seperti ditulis Antara, di Jakarta, Selasa (19/7).

Dalam KP 452/2016, diatur bahwa tim teknis tersebut terdiri dari pengarah, pelaksana tugas dan sekretariat.

Pengarah merupakan Gubernur Jawa Barat dan Dirjen Perhubungan Udara, sementara pelaksana yaitu Direktur Bandar Udara sebagai ketua dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagai wakilnya.

"Pengarah bertugas memberikan arahan, melakukan evaluasi dan mengawasi pelaksanaan, sementara pelaksana melakukan inventarisasi aset, menyusun mekanisme hibah aset dan nilai pembangunan," tuturnya.

Yudhi mengatakan, aset Bandara Kertajati telah diserahkan ke pemerintah pusat, dalam hal ini, Kemenhub, untuk dilanjutkan pembangunannya dan dikelola. Sehingga, nantinya status Bandara Kertajati bukan lagi Badan Usaha Bandar Udara (BUBU), melainkan Unit Pelayanan Bandar Udara (UPBU) dan Kementerian Perhubungan sebagai operatornya.

"Waktu itu sempat dikerjakan oleh BUMN BIJB (Bandara Internasional Jawa Barat), saat ini karena dikerjakan oleh pusat, jadi semuanya diserahkan dan akan dibiayai oleh APBN," ucapnya.

Yudhi mengatakan sisi udara sendiri ditargetkan selesai tahun ini, salah satunya landasan pacu (runway) sepanjang 3.000 meter x 60 meter.

Bandara tersebut akan memiliki luas 1.800 hektare tersebut ditambah dengan kawasan Aerotropolis dengan total 5.000 hektare.

Total investasi Bandara Kertajati mencapai Rp 2,2 triliun, dan untuk kawasan Aetropolis sebesar Rp 500 miliar.