Indonesia Siapkan Strategi Sumitronomics Jadi Negara Maju
Konsep ini dirancang sebagai fondasi utama untuk membawa Indonesia naik kelas menjadi negara maju.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan strategi pembangunan ekonomi Indonesia yang diberi nama “Sumitronomics”.
Konsep ini dirancang sebagai fondasi utama untuk membawa Indonesia naik kelas menjadi negara maju.
Menurut Purbaya, strategi tersebut berbasis pada tiga pilar utama, yakni pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis.
“Untuk menjadi negara maju, strategi perekonomian Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi; kedua, pemerataan manfaat pembangunan; ketiga, stabilitas nasional yang dinamis,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9).
Target Pertumbuhan
Purbaya menekankan pentingnya menjaga laju pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen dalam jangka pendek dan menembus 8 persen pada jangka menengah.
Pilar kedua, lanjutnya, memastikan manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi merata ke seluruh Indonesia. Sementara pilar ketiga menitikberatkan pada keseimbangan perekonomian nasional di tengah dinamika global.
Ia menegaskan, tanpa ketiga pilar tersebut Indonesia akan kesulitan mencapai status negara maju.
“Pembangunan harus bersifat inklusif. Mesin pertumbuhan harus dihidupkan dan dipastikan berjalan selaras,” ujarnya.
3 Aspek yang Harus Diperkuat
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Purbaya menyebut ada tiga hal yang perlu diperkuat: fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi.
Sinergi ketiganya diyakini mampu mendorong pertumbuhan melampaui 6 persen dalam waktu tidak terlalu lama.
“Dengan konsistensi menjaga keselarasan, mesin pertumbuhan diharapkan dapat memacu pertumbuhan menuju 8 persen dalam jangka menengah,” kata Purbaya.
Ia menambahkan, APBN harus berperan sebagai katalis pertumbuhan dengan mendukung sektor swasta sebagai motor utama.
Sektor-sektor bernilai tambah tinggi, seperti pertanian, industri manufaktur, padat karya, dan pariwisata, perlu dijaga agar berkontribusi optimal pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam mendukung pilar pemerataan pembangunan, Purbaya menegaskan pentingnya peran APBN dalam mendistribusikan keadilan melalui program perlindungan sosial yang efektif.
Program tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat pengentasan kemiskinan, terutama di wilayah timur Indonesia.
Adapun pilar stabilitas nasional ditempuh dengan memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter.
“Kolaborasi ini penting untuk meredam berbagai guncangan sehingga perekonomian tetap tangguh,” pungkasnya.