Indonesia Naik Kelas Jadi Negara Menengah Atas, Pengeluaran Rp113.000 per Hari Dianggap Miskin
Penetapan ini berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook April 2025 yang menetapkan ambang batas kemiskinan di negara.
Bank Dunia telah resmi menetapkan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas, sebanding dengan Malaysia dan Thailand. Penetapan ini berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook April 2025 yang menetapkan ambang batas kemiskinan di negara berpendapatan menengah atas pada pengeluaran USD 6,85 per hari, atau sekitar Rp113.777 per orang per hari dengan asumsi kurs Rp16.606.
Namun, meskipun status ekonomi Indonesia meningkat, tantangan besar tetap ada. Menurut Bank Dunia, sekitar 60% penduduk Indonesia, atau sekitar 171,9 juta orang, masih berada dalam kategori miskin menurut standar negara berpendapatan menengah atas. Angka ini menunjukkan penurunan tipis dari 61,8% pada 2023.
Jika menggunakan ambang batas kemiskinan negara berpendapatan menengah bawah, yaitu pengeluaran USD 3,65 atau sekitar Rp60.600 per hari, jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun menjadi 15,6% atau sekitar 44,3 juta jiwa. Namun, masih ada 1,3% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, dengan pengeluaran rata-rata USD 2,15 per hari.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada September 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,06 juta orang, atau 8,57% dari total penduduk, menurun dari 9,03% pada Maret 2024 .
Meskipun ada kemajuan, tantangan besar tetap ada. Bank Dunia menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja yang lebih baik dan berkelanjutan, serta perlindungan terhadap rumah tangga dari risiko kemiskinan. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan investasi dalam infrastruktur yang tangguh juga menjadi kunci untuk menjaga agar rumah tangga tetap keluar dari kemiskinan.
Ke depan, Indonesia perlu fokus pada penciptaan peluang yang lebih baik, perlindungan terhadap rumah tangga dari kemiskinan, dan investasi yang pro-rakyat untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. Kebijakan yang mendukung sektor swasta untuk menciptakan pekerjaan dengan produktivitas tinggi, serta reformasi fiskal untuk meningkatkan pendapatan negara, juga menjadi langkah penting dalam perjalanan menuju kemakmuran yang inklusif.