INDEF Usul Program Makan Bergizi Gratis Dihentikan Sementara
Program ini dinilai justru memunculkan masalah serius, termasuk ribuan kasus keracunan.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengusulkan agar pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Dalam delapan bulan pelaksanaan, program ini dinilai justru memunculkan masalah serius, termasuk ribuan kasus keracunan.
Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM INDEF, Izzudin Al Farras, mengungkapkan hingga 28 Agustus 2025 program MBG telah menelan lebih dari 4.000 korban keracunan, meski jumlah penerima manfaat mencapai 23 juta orang.
“Dari total 8 bulan pelaksanaan program MBG, per 28 Agustus Pak Presiden menyampaikan bahwa MBG telah diterima oleh 23 juta penerima manfaat. Namun, MBG juga telah memakan lebih dari 4 ribu korban keracunan dan berbagai permasalahan tata kelola yang buruk,” kata Izzudin dalam Diskusi Publik INDEF: Menakar RAPBN 2026, Kamis (4/9).
Menurutnya, jumlah korban tidak bisa dipandang sekadar angka statistik. Ia menilai persoalan ini mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengawasan pemerintah dalam menjalankan program berskala nasional dengan anggaran triliunan rupiah.
“Kalau sudah lebih dari 4 ribu korban, itu tidak bisa dianggap sekadar angka statistik. Permasalahan ini terjadi karena lemahnya aspek perencanaan dan pengawasan,” ujarnya.
Tata Kelola Amburadul
Selain kasus keracunan, Izzudin menyebut distribusi makanan di lapangan dinilai semrawut. Standar gizi dan kebersihan kerap tidak terjaga, koordinasi antarinstansi lemah, dan pengawasan minim.
“Kami menilai program MBG harus dihentikan sementara, untuk adanya evaluasi total pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia. Karena korban sudah banyak yang berjatuhan,” tegasnya.
INDEF juga memperingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru memperluas program tanpa memperbaiki tata kelola. Apalagi, dalam RAPBN 2026, anggaran MBG melonjak tajam dari Rp71 triliun menjadi Rp335 triliun.
“Jangan sampai kita mau ekspansi program MBG dari Rp71 triliun ke Rp335 triliun, lalu angka korbannya ikut melonjak seperti lonjakan anggaran,” jelas Izzudin.
Ia menambahkan, pemerintah perlu berani mengakui kelemahan implementasi di 16 provinsi. Persoalan distribusi, kualitas, hingga partisipasi masyarakat harus diselesaikan terlebih dahulu.
Fokus ke Daerah dengan Masalah Gizi dan Kemiskinan
Sebagai alternatif, INDEF mendorong agar program MBG diprioritaskan pada daerah dengan prevalensi stunting dan tingkat kemiskinan tertinggi.
Dari hasil pemetaan, terdapat lima provinsi yang memenuhi dua kriteria tersebut: Aceh, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
“Kita dapat lima provinsi yang beririsan di antara keduanya. Prevalensi stuntingnya tinggi, kemiskinannya juga tinggi. Jadi harapannya program MBG tahun mendatang justru dikecilkan skalanya,” ungkapnya.
Menurut Izzudin, dengan cakupan lebih kecil, program lebih mudah dimonitor dan dievaluasi. Pemerintah bisa mengukur efektivitas, memperbaiki pengawasan, serta memastikan distribusi berjalan baik sebelum memperluas cakupan secara nasional.