Implementasi Satu Data Indonesia Harus Diimbangi SDM yang Mumpuni

Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mendorong pembangunan Pusat Data Nasional (PDN). Pentingnya pembangunan pusat data di Indonesia untuk mengintegrasikan dan menyinkronkan data seluruh Kementerian dan Lembaga sudah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Februari 2020 silam.

Meski begitu, selama program ini berjalan, pengembangan dan penyempurnaan layanan pusat PDN masih diperlukan.

Selain kendala dari sisi penyedia layanan, kapabilitas dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan migrasi juga masih terjadi.

Guru Besar FTI Perbanas Institute Harya Damar Widiputra mengatakan, kecanggihan teknologi harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang ada. Sebab tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tidak bisa bermanfaat dengan maksimal.

Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya perubahan budaya dan pola pikir yang berbasis pada data. 

Menurut Harya, memahami bahwa data itu adalah sebuah hal yang penting adalah krusial. Jika pola pikir sudah dibangun pada level dasar, maka apapun teknologinya sudah pasti mudah dipelajari.

"Pendidikan formal, non-formal, itu sudah banyak banget. Tapi saya tekankan paling penting adalah kebudayaan yang berbasis pada data, itu yang menurut saya paling penting. Dalam keseharian, tidak bisa merencanakan sesuatu hanya melihat dari best practice negara lain. Betul-betul harus punya budaya merencanakan dan melakukan berbasis pada data," kata Harya dalam acara Talkshow Integrasi SPBE Pilar Transformasi Digital Indonesia, yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Senin (4/12/23).

Akan tetapi, Harya mendukung adanya Pusat Data Nasional yang tengah saat ini sedang berjalan, mengingat program yang diusung pemerintah tersebut memiliki tujuan untuk mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia dan diharapkan tidak ada lagi tumpang-tindih data dan informasi, baik di pusat maupun daerah.

Merdeka.com

"Sangat bagus tapi memang masih ada tantangan, karena datanya masih tersebar. Tantangan utama memang saya harus sampaikan tidak mudah memindahkan satu sistem ke sistem lain. Tapi paralel terus dilakukan. Karena proses migrasi itu pasti ada proses penyesuaian," kata dia.

Merdeka.com

Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI), Riant Nugroho berharap, pembangunan PDN bisa menjadi motor pengintegrasian data lintas sektor, sebab pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia, baik fisik maupun digital.

Menurut Riant, salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam melindungi masyarakat dalam era digital saat ini adalah membentuk peraturan Undang-Undang Kerahasian Data Negara.

"PDN bukan hanya masalah komputer dan server saja, tapi juga kita harus pikirkan Ini masalah geopolitik, geostrategis, karena ini masalah hidup mati negara. SPBE harus berhasil. Jadi kita harus dukung dan nomor satu yang urus harus Kominfo," ujarnya.