Gantikan Menteri Rini, menkeu bahas pemberian PMN bersama komisi VI

Pemerintah mengajukan besaran PMN Rp 53,4 triliun yang dinilai terlalu besar oleh DPR.

2016-06-16 13:33:29

APBN Perubahan

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 dan Rancangan APBN 2017.

Dalam rapat anggaran Kementerian BUMN kali ini, pembahasan tidak melibatkan Menteri BUMN Rini Soemarno, namun digantikan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

"Dengan mengucapkan bismillah, rapat saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum," ujar Ketua Komisi VI DPR, Teguh Juwarno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6).

Pembahasan kali ini salah satunya menyoroti perihal besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 53,4 triliun termasuk revaluasi aset PLN.

"Ini PMN untuk BUMN-BUMN ini terlalu besar. Sementara kita tahu banyak BUMN yang kinerjanya tidak terlalu memuaskan," kata salah seorang anggota Komisi VI.

Rapat kerja kali ini dihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Sesmen BUMN Iman A. Putro, Dirjen Kekayaan Negara Sonny Loho, dan beberapa pejabat Eselon I Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.

(mdk/bim)