Ekonomi lesu, pengamat minta Jokowi tunda proyek 35.000 MW

Pemerintah diminta waspada soal kekurangan penerimaan negara melalui pajak.

2015-10-31 15:27:00

Pengamat Ekonomi, Didik J Rachbini mempertanyakan susunan anggaran pemerintah di dalam APBN 2016 yang baru disahkan di sidang Paripurna DPR. Didik menyoroti soal target pendapatan negara melalui pajak di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah.

"Dalam APBN sebelumnya ditargetkan pajak 1.489 triliun dalam keadaan ekonomi turun. Realisasinya tidak benar-benar terjadi, kalau ini tidak berjalan maka akan terjadi komplikasi lagi bagaimana defisit kekurangan pajak itu," kata Didik dalam diskusi bertajuk 'catatan APBN 2016' di Jakarta, Sabtu (31/10).

Menurutnya, dalam keadaan ekonomi yang lesu, pemerintah seharusnya melakukan pemangkasan terhadap anggaran yang dialokasikan untuk proyek yang membebani keuangan negara. Hal ini perlu dilakukan untuk mewaspadai kekurangan pendapatan karena ekonomi melemah.

"Di masa lalu, orang yang rasional dan paham ekonomi itu proyek ekonomi yang berimplikasi pada APBN dipotong-potong, tapi sekarang malah ditambah-tambah. Jadi kita sebagai analis ekonomi, pak Bambang (Menteri Keuangan) mengerti soal ini tapi dia tidak melakukan apa yang dia mengerti itu," terangnya.

Didik mencontohkan, proyek yang dianggap membebani keuangan negara. Salah satunya, proyek pembangkit 35.000 MW bisa ditunda terlebih dahulu.

"Bisa dipilih yang sekiranya membebani APBN misalnya pembangkit listrik dikurangi 35.000 MW, di mana semua komponen impor dari China 1 sampai 2 tahun ini kurangi. Nanti target dinaikkan lagi setelah ekonomi sudah tumbuh," tandasnya.

(mdk/idr)