Ekonom kritik pemerintah lebih memihak ke sektor industri dibanding pertanian
Alokasi anggaran dalam APBN pemerintah lebih mengutamakan sektor industri ketimbang pertanian. Padahal yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan adalah sektor pertanian.
Ekonom sekaligus Guru Besar Universitas Gadjah Mada UGM, Gunawan Sumodiningrat menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama ini belum memihak sepenuhnya kepada masyarakat di sektor pertanian. Walaupun pemerintah terus meningkatkan alokasi anggaran untuk dana desa.
Menurut dia, alokasi anggaran dalam APBN pemerintah lebih mengutamakan sektor industri ketimbang pertanian. Padahal yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan adalah sektor pertanian.
"Ini tidak jelas, karena terlalu mendorong ke industri, tanpa memperhatikan rakyat," ujar dia di Kantor HKTI, Jakarta, Kamis (2/8).
Menurut dia, dana desa yang digelontorkan pemerintah saat ini juga kurang menyentuh masyarakat pertanian. Dana desa yang dialokasi justru lebih banyak dikuasai oleh para kepala desa untuk kepentingannya.
"Bantuan desa itu tidak efektif, karena konsepnya tidak jelas. Nomor satu, sadarkan di situ, bantuan desa adalah stimulan, bukan alat kampanye. Bantuan desa sudah dibuat 30 tahun lalu, ya gitu-gitu saja. Karena ganti pemerintahan ganti konsep. Pembangunan desa yang tidak membangun rakyatnya. Yang dibangun desanya, akhirnya yang dapat kepala desa, padahal bukan haknya. Akibatnya kepala desa masuk sekolah (penjara)," jelas dia.
Oleh sebab itu, pemerintah diminta untuk lebih fokus mengembangkan sektor pertanian. Sebab untuk bisa menjadi bangsa yang kuat, Indonesia harus punya kemandirian di sektor pertanian.
"Tidak ada orang hidup tanpa pertanian. Kita harus fokus ke petani. Menyadarkan rakyat harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Nomor satu adalah pendampingan. Supaya masyarakat bisa menghidupi dirinya sendiri, keluarga, lingkungannya, baru menghidupi negaranya," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumberh: Liputan6.com
Baca juga:
Begini skema penambahan subsidi Solar tahun ini tanpa APBN-P
SKK Migas proyeksi penerimaan hulu 2018 capai USD 15 M, lampaui target APBN
THR dan gaji ke-13 PNS tahun ini habiskan dana Rp 35 triliun
Belum tetapkan tambahan subsidi Solar, menkeu masih cek keuangan Pertamina dan PLN
Hingga 30 april, pemerintah habiskan Rp 57,11 triliun untuk gaji PNS
Marak aksi teror, pemerintah belum berniat tambah dana penanggulangan terorisme