DPR dukung rencana pemerintah bentuk holding BUMN

DPR menyarankan agar 119 BUMN bisa dipangkas menjadi tinggal 50 saja.

2015-11-24 18:52:17

BUMN

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Nyat Kadir, mendukung langkah Presiden Joko Widodo dalam mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejenis untuk bergabung membentuk holding. Cara ini dilakukan agar aksi korporasi lebih efisien. Dia menyarankan agar 119 BUMN bisa dipangkas menjadi tinggal 50 saja.

"Kalau saya sependapat dengan konsep pak presiden. Untuk efisiensi, perlu integrasi. Seumpama yang mengelola laut dan bergerak di laut kenapa tidak digabungkan dengan PELNI," ujarnya kepada wartawan di DPR, Jakarta, Selasa (24/11).

Kadir menilai jika kesemua BUMN saat ini tidak semuanya mencatat untung. Dia menaksir hanya sepertiga saja yang pembukuannya hijau.

Dia mempertanyakan beberapa BUMN yang banyak mengalami defisit masih dipertahankan dan tidak digabungkan agar memperkuat modal dan mengefisienkan operasional.

"Ini BUMN yang sakit, yang bangkrut kenapa harus dipertahankan? Visi pak presiden sudah benar. Bu Rini juga pasti sependapat," tegasnya.

Sebelumnya, era SBY-Boediono, pemerintah mulai melebur perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di sektor sama atau dikenal istilah holding. Pemerintahan Jokowi-JK juga memiliki keinginan serupa.

Alasannya, dengan penggabungan perusahaan BUMN akan semakin kuat untuk bersaing di kancah global dan regional. Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan penggabungan BUMN bakal menjadi program kerjanya tahun depan. Rini masih memetakan perusahaan BUMN yang sekiranya berpotensi dilebur.

"Holding sektoral adalah kita melihat per sektor apakah kemungkinan memang yang dapat dilakukan apakah kita membuat holding-holding per sektoral dulu gitu," ujar dia di Gedung DPR, Jakarta.

Rini meyakini penggabungan BUMN bakal memicu kinerja lebih baik lagi. Selain itu, perusahaan BUMN dapat lebih menguatkan potensi dalam mengembangkan sayap di kancah global.

"Misalnya, di sektor perkebunan ada, di sektor energi, di sektor perhotelan mungkin gitu," kata dia.

Sekadar mengingatkan, penggabungan BUMN ini pernah dijalankan pemerintahan SBY. Menteri BUMN saat itu, Dahlan Iskan membentuk dua holding BUMN yaitu perkebunan dan kehutanan.

(mdk/bim)