DPR curigai aksi spekulan naikkan harga beras untuk buka keran impor

DPR menilai Bulog hanya mengendalikan sebagian kecil perputaran beras. Sisanya melalui mekanisme pasar.

2015-02-25 09:56:05

Harga Beras Naik

Melambungnya harga beras belakangan ini membuat masyarakat ketar-ketir. Badan Urusan Logistik (Bulog) dituding sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas kejadian ini.

Namun, tudingan ini dimentah‎kan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Ketua Komisi IV Edhy Prabowo. Menurut dia, kelangkaan dan tingginya harga beras ditengarai karena ada pihak yang bermain, dalam hal ini para spekulan atau penimbun beras.

"Saya curiga ini permainan para spekulan. Tujuannya agar pemerintah terdesak dan membuka keran impor beras. Ini permainan lama," tegas Edhy, Jakarta, Selasa (24/2).

Edhy berpendapat, semua kalangan baik pejabat hingga rakyat tidak langsung memvonis Bulog tak becus mengelola beras. Sebab, saat ini Bulog hanya mengelola 14 persen saja dari seluruh perputaran beras. Selebihnya atau sekitar 86 persen beras dikuasai oleh pasar atau pihak swasta.

"Jangan terburu-buru menyalahkan Bulog lah. Kecuali beras yang dikelola Bulog ‎86 persen dan harga menjadi mahal, itu baru salah mereka. Kita harus jernih menyikapi persoalan ini," tandas wakil rakyat asal Sumatera Selatan ini.

Bahkan, Edhy sudah mendapat kabar dari pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian, bahwa dalam waktu dekat akan ada gabah panen sebanyak 1,3 juta ton di Jawa Tengah. Artinya, persedian beras di Tanah Air sejauh ini masih dalam kondisi aman.

"Daripada menyalahkan Bulog lebih baik pemerintah mengerahkan secara maksimal aparatnya untuk mencari para spekulan beras. Kalau perlu kerahkan intelijen dan cari tahu di mana beras itu berada," tandas politikus Partai Gerindra ini.

Edhy juga mewanti-wanti kepada pemerintah agar tidak terlalu panik dan terburu-buru membuka impor beras. Sebab, persoalan tingginya harga beras dapat terselesaikan bila aparat mampu mengungkap para penimbun beras dan memberikan porsi yang lebih kepada Bulog dalam mengelola beras.

"Kami sangat mendukung langkah Mentan yang konsisten tidak memberikan peluang impor beras. Kalau sampai pemerintah panik dan membuka impor beras, kami akan menolak habis-habisan. Sebab, impor hanya akan menyengsarakan para petani. Kami di DPR akan terus support pemerintah agar tak melakukan impor beras," pungkas Edhy.

(mdk/bim)