Janji sikat mafia beras, pemerintah siap laporkan pelaku ke polisi

Merdeka.com - Pemerintah mengancam akan mencabut izin operasi para pedagang nakal penimbun beras. Selain pencabutan izin, pemerintah juga akan melaporkan pelaku ke kepolisian.

"Pemberian sanksi dengan dipidanakan dan izin cabut. Tentu saya akan kerja sama dengan Kapolri dan TNI memberantas mafia beras," ujar Menteri Perdagangan Rahmat Gobel saat melakukan kunjungan ke gudang Bulog, Jakarta, Rabu (25/2).

Menurutnya, pemerintah menemukan modus operasi para pedagang nakal ini yakni dengan mencampur beras miskin ke merek dagang tertentu. Hasilnya beras murah hilang dipasaran hingga harga naik.

"Itu menyalahi aturan pemerintah, itu harus ditindak. Saya beri sinyal jangan main-main, itu buat keresahan," tuturnya.

Pemerintah, lanjut Rahmat, telah meminta Bulog untuk melakukan audit distribusi raskin. Saat ini pemerintah telah menggelontorkan 300.000 ton raskin untuk seluruh Indonesia.

"160.000 ton untuk Jabodetabek," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat ini dihadapkan pada masalah baru yakni lonjakan harga beras yang cenderung tak terkendali. Para pedagang mulai teriak kesulitan karena kenaikan harga komoditi utama ini terjadi lantaran musim paceklik melanda Indonesia.

Salah satu penjual beras di Pasar Induk Cipinang, Ayong mengakui harga rata-rata beras hari ini sudah menembus Rp 10.200 per kilogram, sementara harga awal Desember 2014 hanya Rp 8.200 per kilogram.

"Rata-rata kenaikan mencapai Rp 2.200 per kilogram untuk semua jenis beras. Sekarang jenis beras biasa sudah Rp 10.200 per kilogram, beras jenis premium Rp 12.000 per kilogram yang biasanya hanya Rp 10.000 per kilogram," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Selasa (24/2).