DPR Cecar Sri Mulyani: Kok Bisa Penghematan Anggaran Ujung-ujungnya Malah Tambah Utang
Rencana belanja negara dalam APBN awalnya sebesar Rp3.621 triliun. Lalu, pemerintah datang ke DPR untuk melakukan penghematan Rp306 triliun.
Rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani berlangsung menegangkan. Salah satu anggota DPR mencecar Sri Mulyani soal penghematan anggaran yang ujung-ujungnya malah menambah utang negara.
Anggota Banggar yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit menanyakan kepada Sri Mulyani soal rencana awal penghematan keuangan negara sebesar Rp306 triliun. Faktanya, penghematan tersebut tidak terealiasi seperti yang dilaporkan ke DPR.
Dia menjelaskan, rencana belanja negara dalam APBN awalnya sebesar Rp3.621 triliun. Lalu, pemerintah datang ke DPR untuk melakukan penghematan Rp306 triliun.
"Harusnya (penghematan) belanja negara Rp3.621 triliun dikurangi Rp306 triliun, kalau penghematan. Tapi, kalau lihat outlook ini, ceritanya bukan penghematan tapi, pergeseran atau penajaman, karena deltanya dari Rp3.621 triliun ke Rp3.257 itu hanya Rp94 triliun. Harusnya Rp306 triliun. Ratusan triliun tidak jadi dihemat, kenapa tidak jadi dihemat? malah utang ditambah," jelas Dolfi dalam rapat dengan Sri Mulyani tentang realisasi Semester I dan Outlook APBN 2025 belum lama ini.
Dolfi menanyakan langsung, apakah penghematan tersebut tidak jadi dilakukan? "Dulu cerita penghematan, enggak jadi menghemat?, malah nambah utang, perlu kita dapatkan penjelasan," katanya.
Buka Blokir Anggaran
Selain itu, Dolfi juga menanyakan soal keputusan Sri Mulyani yang membuka blokir anggaran. Sebab, dalam aturan penghematan anggaran yang disusun Sri Mulyani tidak ditemukan syarat atau alasan membuka blokir anggaran.
"Penghematan minta ke DPR, kita dengan senang hati karena APBN harus efisien. kKita setuju. Tapi, buka blokir landasannya apa? Tidak disebutkan. Jelaskan dulu dasar buka blokir, apa buka blokir ini harus datang lagi ke DPR minta persetujuan?" tanya Dolfi.
"Iini dijelaskan sudah buka blokir Rp135 triliun,DPR tidak tahu, bahkan implikasinya nambah utang. penghematan ujung-ujungnya nambah utang. Kok bisa penghematan diujungnya nambah utang. Dasar hukum pembukaan blokir diceritakan dulu ke kita," tutupnya.