Distribusi BBM dan LPG di Aceh Gunakan Skema Alternatif Pascabencana, Begini Caranya
Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan LPG bagi masyarakat dan mempercepat proses pemulihan distribusi di wilayah terdampak.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) terus mengupayakan pemulihan distribusi energi di sejumlah wilayah Aceh pascabencana dengan menerapkan berbagai skema alternatif, baik untuk penyaluran BBM maupun LPG.
Untuk komoditas LPG, kendala distribusi terjadi di beberapa wilayah Aceh akibat terbatasnya akses logistik pascabencana. Sebagai langkah mitigasi, Pertamina telah menyalurkan LPG melalui jalur laut menggunakan kapal Ro-Ro dari Lhokseumawe ke Banda Aceh dengan total pengiriman mencapai 990 metrik ton LPG.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan LPG bagi masyarakat dan mempercepat proses pemulihan distribusi di wilayah terdampak.
Sementara itu, untuk komoditas BBM, kendala distribusi terjadi di wilayah Aceh Tamiang. Pertamina melakukan penguatan suplai dengan mengoptimalkan jalur distribusi yang masih memungkinkan agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Saat ini, terdapat dua SPBU di Aceh Tamiang yang beroperasi dengan dukungan genset sebagai sumber listrik karena kondisi kelistrikan yang belum sepenuhnya pulih. Selain itu, penyaluran BBM juga dilakukan melalui skema canting, yaitu penyaluran BBM dari drum dengan metode sedot manual, sebagai solusi sementara agar masyarakat tetap dapat memperoleh BBM di tengah keterbatasan sarana operasional.
Imbau Pembelian Secara Bijak
Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk melakukan pembelian BBM secara bijak dan sesuai kebutuhan, serta mengatur waktu pembelian agar tidak dilakukan secara bersamaan.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, menyampaikan bahwa seluruh upaya pemulihan distribusi energi dilakukan secara bertahap dan kolaboratif.
"Pemulihan distribusi energi di wilayah terdampak bencana terus dilakukan bersama berbagai pihak dan difokuskan pada skala prioritas, seperti operasional fasilitas layanan publik, rumah sakit, serta kelancaran penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat," pungkas Fahrougi.