Defisit APBN Melebar, Wapres JK Minta Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas
Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menjelaskan negara sedang defisit keuangan. Sebab itu, dia meminta lakukan penghematan anggaran khususnya kepada pemerintah daerah agar tidak banyak keluar daerah dan lebih optimal bekerja di daerahnya masing-masing. Defisit APBN semester I-2019 melebar hingga mencapai Rp 135,8 triliun.
Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menjelaskan negara sedang defisit keuangan. Sebab itu, dia meminta lakukan penghematan anggaran khususnya kepada pemerintah daerah agar tidak banyak keluar daerah dan lebih optimal bekerja di daerahnya masing-masing.
"Negara sekarang banyak defisitnya. Perlu dibantu untuk tidak banyak biaya perjalanan, biaya acara-acara," kata Wapres JK saat memberikan penghargaan di Balai Sidang JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7).
Dia meminta kepada menteri dalam negeri untuk memadatkan acara para gubernur, wali kota serta bupati agar hemat anggaran. Wapres JK mencontohkan hari ini menghadiri 1 acara yaitu Dewan Masjid Indonesia (DMI) namun terdiri dari 6 agenda. Mulai dari peluncuran da'i, Halalbihalal, hingga peluncuran aplikasi arsitektur masjid.
"Jadi sudah saya minta seperti dikatakan Mendagri, nanti digabung-gabung (acaranya). Jadi satu kali datang, lima acara sekaligus. Supaya biaya perjalanan bisa dihemat," lanjutnya.
Sebelumnya, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I-2019 melebar hingga mencapai Rp 135,8 triliun hingga Juni 2019. Angka tersebut lebih tinggi dari 2018 yang hanya Rp 110,6 triliun.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, mencatat dalam dua tahun ini Pemerintah Daerah secara keseluruhan mampu menghemat Rp 110 triliun. Menurutnya, banyak program-program di daerah itu hampir mirip atau sama dan ada yang tumpang tindih hingga dobel.
"Dan itu dipangkas sedemikian rupa, berkat kesadaran dan atensi dari kita dan tim. Itu berimplikasi kepada efisiensi penghematan anggaran," imbuhnya.
Baca juga:
Imbauan Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas Sri Mulyani Ancam Industri Pariwisata
Menteri Syafruddin Tekankan Pentingnya e-Government Cegah Pemborosan Anggaran
Dalam 2 Tahun, Penghematan Anggaran Pemerintah Daerah Capai Rp 110 Triliun
Pencegahan Inefisiensi dan Inefektivitas Anggaran Rp 392 Triliun Bukanlah Kebocoran
Rizal Ramli prediksi pertumbuhan RI tak bisa lebihi 5 persen, ini sebabnya
Anies minta anggaran renovasi rumah dinas Rp 2,4 miliar dicoret
Menpan-RB: TGUPP itu dibolehkan, masalah anggaran persetujuan Mendagri