CSIS Wanti-Wanti Dampak Program Prioritas RAPBN 2026 bagi Dunia Usaha
Risiko tersebut bisa saja terjadi jika melihat dari struktur anggaran program prioritas Presiden Prabowo di tahun depan.
Peneliti senior, Centre of Srategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan mengingatkan risiko Crowding Out dari Program Prioritas Prabowo pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Crowding Out adalah fenomena ekonomi ketika ruang likuiditas perbankan yang semestinya dialokasikan untuk swasta tetapi terserap ke pembiayaan program pemerintah.
Akibatnya, dunia usaha menghadapi keterbatasan pembiayaan dengan bunga yang mungkin lebih tinggi. Risiko tersebut bisa saja terjadi jika melihat dari struktur anggaran program prioritas Presiden Prabowo di tahun depan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya. Anggaran MBG ini awalnya Rp171 triliun naik menjadi Rp335 triliun atau meningkat sebesar 95,9 persen.
Kemudian program Koperasi Merah Putih mendapat alokasi Rp181,8 triliun, dengan Rp83 triliun di antaranya berasal dari APBN yang disalurkan melalui bank-bank Himbara.
Selain itu, pembangunan 3 juta rumah mendapat dukungan Rp57,7 triliun untuk membangun 770 ribu unit rumah. Tak kalah besar, ketahanan energi dialokasikan Rp402,4 triliun, sementara ketahanan pangan Rp164,6 triliun.
"Ini jumlah yang sangat besar peningkatannya dibanding RAPBN sebelumnya," kata Deni dalam Media Briefing RAPBN 2026: Menimbang Janji Politik di Tengah Keterbatasan Fiskal di Jakarta, Senin (18/8).
Di balik alokasi jumbo itu, CSIS mengingatkan potensi risiko yang patut diwaspadai. Pembiayaan program besar-besaran melalui keterlibatan Bank Indonesia dan bank-bank Himbara bisa menimbulkan efek crowding out.
"Adanya program-program ini juga berpotensi dapat memicu crowding out efek terhadap konsumsi dan investasi swasta. Terutama ketika ini melibatkan Bank Indonesia atau Bank-Bank Himbara yang dipaksa untuk turut membiayai program-program tersebut," jelasnya.
Jika dibiarkan, hal ini berpotensi menekan investasi produktif dan memperlambat daya dorong konsumsi rumah tangga, dua komponen penting perekonomian nasional.
"Ini bisa mengganggu stabilitas makroekonomi Indonesia," ujarnya.
Perlu didesain ulang
Selain risiko crowding out, CSIS juga mencatat potensi dominasi pemerintah pusat dalam pelaksanaan program prioritas.
Keterlibatan TNI maupun Polri yang besar bisa mendorong sentralisasi, sementara peran pemerintah daerah justru melemah akibat penurunan transfer ke daerah (TKD).
Karena itu, CSIS merekomendasikan agar pemerintah meninjau ulang desain program prioritas. Fokusnya bukan pada besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan kebijakan.
"Pemerintah sebaiknya perlu meninjau kembali desain pelaksanaan program-program prioritas tersebut guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program tersebut dan menjaga stabilitas makroekonomi nasional," jelas dia.