CIFP 2025, Dino Patti Djalal: Dunia Alami Keruntuhan Tatanan dan Era Ketidakpastian Baru Telah Dimulai
Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa tatanan dunia yang berbasis pada aturan kini sedang mengalami keruntuhan.
Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengungkapkan bahwa dunia yang akan datang dipenuhi dengan ketidakpastian dan ketidakefektifan institusi global. Ia mencatat bahwa negara-negara besar hanya akan mengikuti aturan internasional yang menguntungkan bagi mereka. Pidato ini disampaikan di hadapan para menteri, diplomat, akademisi, dan ribuan peserta dalam forum internasional pada Sabtu (29/11) di Jakarta, dalam acara Conference of Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025.
Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa tatanan dunia yang berbasis pada aturan kini sedang mengalami keruntuhan.
Dino menjelaskan bahwa terdapat peningkatan jumlah negara berpenghasilan menengah yang kini mencapai sekitar empat miliar orang di seluruh dunia, dengan 108 negara yang termasuk dalam kategori tersebut. Ledakan jumlah negara dan populasi kelas menengah ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi tidak lagi terpusat pada negara-negara Barat, melainkan telah menyebar ke negara-negara Asia dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat.
Perubahan ini dipicu oleh dominasi BRICS, yang kini menyumbang 40 persen dari PDB global, melampaui G7 yang hanya menyumbang 28 persen. Menurut Dino, kesenjangan ini berpotensi semakin melebar seiring dengan bertambahnya anggota BRICS dan penguatan posisi ekonomi negara-negara di seluruh dunia.
Perbandingan antara kekuatan ekonomi BRICS dan G7 menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan antara pemegang kekuasaan ekonomi dan aturan yang mengatur sistem internasional. Meskipun banyak negara berpenghasilan menengah yang muncul, tata kelola global masih didominasi oleh negara-negara G7, yang menciptakan tantangan bagi tatanan dunia saat ini.
Dino menekankan pentingnya penyesuaian dalam sistem internasional untuk mencerminkan perubahan ini dan memastikan bahwa semua negara, termasuk yang baru muncul, memiliki suara yang setara dalam pengambilan keputusan global.
Keamanan Global Alami Penurunan
Sistem keamanan internasional menghadapi tantangan besar. Ia merasa terkejut saat menyadari bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina serta situasi di Gaza memiliki banyak regulasi yang harus dipatuhi sebelum bantuan internasional dapat diberikan. Sayangnya, aturan-aturan ini tidak diterapkan secara merata di semua negara, dan negara-negara besar sering kali mengatur sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.
Di sisi lain, hukum internasional yang seharusnya menjadi dasar bagi perilaku negara-negara kini semakin kehilangan relevansinya. Dino mengamati bahwa berbagai krisis dan pelanggaran di tingkat internasional tidak lagi ditangani dengan adil. "Presiden Prabowo sangat tepat ketika mengatakan bahwa setiap hari kita menyaksikan penderitaan, genosida, dan pengabaian terang-terangan terhadap hukum internasional," ucapnya.
Saat ini, Dewan Keamanan PBB tampaknya gagal dalam merespons banyak isu keamanan yang mendesak, sering kali disebabkan oleh anggota tetap P5 (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China) yang lebih mengutamakan kepentingan nasional mereka dan menyalahgunakan hak veto yang dimiliki.