Catat Sejarah Baru, Produksi Minyak RI Lampaui Target untuk Pertama Kalinya Sejak 2016
Realisasi tersebut melampaui target lifting minyak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 605 ribu BPH.
Di tengah upaya menjaga ketahanan energi nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan lifting minyak bumi Indonesia pada 2025 berada di angka 605,3 ribu barel per hari.
Realisasi tersebut melampaui target lifting minyak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 605 ribu BPH. Capaian ini turut berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minyak dan gas bumi (Migas) tahun 2025 yang mencapai Rp105,4 triliun.
"Target kita di APBN, lifting minyak itu 605 ribu barel per hari. Alhamdulillah, target kita tercapai. Realisasi lifting mencapai 605,3 ribu bph atau setara 105 persen dari target," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1).
Minyak Bumi Berhasil Melampaui Target APBN
Capaian tersebut menjadi yang pertama dalam hampir satu dekade terakhir, di mana realisasi lifting minyak bumi berhasil melampaui target APBN. Sebelumnya, realisasi lifting terakhir kali melampaui target terjadi pada 2016, ketika produksi minyak mencapai 822 ribu bph, lebih tinggi dari target 820 ribu bph.
"Kalau kita melihat target APBN dalam 10 tahun terakhir, lifting minyak tidak pernah tercapai," kata Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah akan terus menggenjot produksi minyak dan gas bumi secara bertahap hingga mencapai 1 juta barel per hari pada 2030. Untuk mengejar target tersebut, Kementerian ESDM akan mempercepat proses perizinan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Sejumlah Langkah Strategis
Sejumlah langkah strategis juga disiapkan. Pertama, percepatan kegiatan eksplorasi melalui penawaran 61 wilayah kerja baru kepada pelaku usaha. Kedua, pemanfaatan teknologi mutakhir seperti Enhanced Oil Recovery (EOR) dan horizontal fracking untuk meningkatkan tingkat perolehan minyak.
Ketiga, penyederhanaan regulasi di sektor hulu migas, termasuk evaluasi skema insentif serta integrasi perizinan guna mempercepat proses investasi dan produksi.