Butir Beras SPHP: Napas Stabilitas Harga Pangan di Pasar, Intervensi Pemerintah Redam Gejolak

Intervensi Pemerintah dan Realisasi Beras SPHP

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa Beras SPHP adalah instrumen utama pemerintah untuk meredam gejolak pasar dan menjaga keterjangkauan harga. Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan Beras SPHP secara luas, menjangkau pasar rakyat, koperasi, toko modern, hingga rumah pangan.

Hingga pekan ketiga Agustus 2025, realisasi distribusi Beras SPHP telah mencapai 239,5 ribu ton, menunjukkan kehadiran negara dalam menstabilkan harga pangan. Target penyaluran Beras SPHP sepanjang tahun 2025 adalah 1,5 juta ton, namun distribusinya disesuaikan dengan kondisi produksi nasional agar tidak merugikan petani.

Pada periode Januari-Februari, pemerintah menyalurkan 181,1 ribu ton Beras SPHP saat produksi beras nasional menurun. Distribusi awal ini terbagi dalam dua tahap, yaitu 100,9 ribu ton pada Januari-Februari dan 80,2 ribu ton saat Idul Fitri, berfungsi sebagai penyeimbang kebutuhan masyarakat.

Data menunjukkan komitmen berkelanjutan pemerintah dalam program ini. Pada tahun 2023, realisasi SPHP mencapai 1,196 juta ton (110,30% dari target), dan pada 2024 menembus 1,401 juta ton (100,12% dari sasaran). Intervensi Beras SPHP ini berhasil meredam fluktuasi harga beras premium dan medium, memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Memaksimalkan Distribusi Beras SPHP

Perum Bulog, melalui Direktur Utama Achmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa program Beras SPHP dilaksanakan dengan aturan terbaru hasil revisi petunjuk teknis. Terdapat tujuh saluran distribusi utama yang dirancang untuk memastikan Beras SPHP benar-benar menyentuh masyarakat luas.

Saluran distribusi pertama adalah pengecer di pasar rakyat, yang berperan sebagai benteng awal mencegah penyelewengan dan memastikan akses langsung masyarakat. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga menjadi bagian penting dalam rantai distribusi lokal, memperkuat akses terhadap beras berkualitas dengan harga stabil.

Pemerintah daerah, didukung oleh TNI dan Polri, turut serta dalam distribusi Beras SPHP, bahkan melalui operasi pasar dan gerakan pangan murah. Keterlibatan BUMN dengan hampir 4.000 outlet dan lebih dari 4.700 Rumah Pangan Kita binaan Bulog, semakin memperluas jangkauan Beras SPHP hingga ke pelosok daerah.

Modernisasi distribusi juga dilakukan melalui toko swalayan besar seperti Alfamart, Indomaret, dan Hypermart, dengan pembatasan pembelian maksimal dua kemasan 5 kilogram per konsumen. Semua transaksi diwajibkan tercatat melalui aplikasi Klik SPHP, sebuah sistem digital yang menjamin transparansi dan mencegah praktik pasar gelap. Beras SPHP dijual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1, Rp13.100 per kilogram untuk zona 2, dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3.

Peran Pemerintah Daerah dalam Stabilisasi Beras

Kehadiran Beras SPHP sangat jelas menjadi penyeimbang yang menghalau fluktuasi harga, terutama saat musim paceklik atau pasokan menurun. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih proaktif sebagai mitra aktif dalam memastikan Beras SPHP mengalir hingga ke kantong-kantong kebutuhan masyarakat.

Kerja sama erat dengan cabang Bulog di setiap daerah menjadi jembatan strategis, memungkinkan distribusi Beras SPHP menjangkau pasar tradisional hingga pelosok desa. Kehadiran BUMD pangan juga diharapkan dapat memperkuat distribusi, menjamin penyaluran yang lebih cepat dan merata, sekaligus menegaskan kemandirian daerah dalam menjaga pasokan pangan.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menyarankan Pemda untuk lebih proaktif, misalnya dengan meminta cabang Bulog segera menggelar operasi pasar saat harga beras melonjak signifikan. Meskipun demikian, langkah ini seringkali membutuhkan persetujuan dari Bapanas dan Menteri Koordinator Bidang Pangan melalui rapat koordinasi terbatas.

Di luar jalur formal, beberapa Pemda memiliki cara lain, seperti DKI Jakarta yang mengandalkan Food Station sebagai BUMD penyangga pangan untuk menyalurkan beras subsidi. Pemda di daerah produsen besar seperti Jawa Timur atau Sulawesi Selatan juga dapat berperan menstabilkan harga melalui stok melimpah dan pengawasan pasar yang ketat.

Komitmen Negara untuk Ketahanan Pangan

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk membenahi sistem ketahanan pangan nasional secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Upaya ini bertujuan memastikan ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura, menjelaskan bahwa pembenahan mencakup produksi hingga distribusi agar rantai pasok pangan berjalan efisien dan transparan. Fokus utama diarahkan pada penguatan tata kelola pangan untuk memastikan setiap rantai pasok berfungsi optimal dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional.

Upaya ini juga menekankan pentingnya memberantas praktik-praktik nakal dalam distribusi pangan demi keadilan dan keberlanjutan sistem pangan nasional. Penerapan aplikasi digital seperti Klik SPHP dihadirkan untuk mempermudah pengawasan distribusi Beras SPHP, meskipun masih membutuhkan adaptasi di berbagai daerah.

Penataan sistem pangan ini bukan tanda krisis beras, melainkan proses perbaikan menyeluruh untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Butir Beras SPHP menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam menjaga stabilitas harga, daya beli rakyat, dan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews