BPS Ungkap Penyebab Belanja Pemerintah Belum Optimal

Data BPS menyebut belanja pemerintah masih belum maksimal.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Wilayah BPS, Moh. Edy Mahmud, mengatakan belanja pemerintah pada triwulan II-2025 belum maksimal. Hal itu terlihat dari kontraksi sebesar minus 0,33 persen secara tahunan (year on year).

Menurut Edy, kontraksi ini terjadi meskipun pemerintah telah membuka blokir anggaran. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya basis belanja pemerintah pada periode yang sama tahun lalu, yang dipicu oleh pengeluaran besar-besaran untuk pemilu dan persiapan pilkada serentak.

"Jadi, kalau kita merecall memori kita di tahun lalu, pada triwulan II memang ada belanja, realisasi belanja pemerintah yang cukup tinggi. Itulah yang kemudian, tadi di Q2 ini belanja pemerintah, terutama belanja barang dan jasanya memang masih negatif," kata Edy dalam konferensi pers BPS, Selasa (5/8).

Lebih lanjut Edy menjelaskan bahwa meskipun blokir anggaran sudah dibuka oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, proses realisasi belanja tidak serta-merta langsung berjalan cepat.

Masih ada tahapan administratif yang harus dilalui oleh masing-masing kementerian dan lembaga (K/L).

"Apakah tadi terkait blokir yang sudah dibuka, memang kan tidak serta-merta kemudian begitu blokir semua bisa belanja. Mungkin ada proses barangkali ya, nah ini memang tidak bisa disimpulkan tetapi bisa dipertanyakan barangkali nanti masing-masing di KL masing-masing," jelasnya.